2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk melihat progres pembangunan, terutama terkait gedung legislatif dan yudikatif. Muzani mengatakan maksud kunjungan dirinya beserta jajarannya untuk memastikan kapan para anggota rakyat bisa pindah ke IKN.
"Maksud kedatangan kami semua beserta para pimpinan MPR untuk memastikan bahwa kapan kita akan pindah, dimana kita akan pindah, dan hari ini kita dapat kepastian bahwa kita akan pindah dengan gedung yang lebih megah di IKN," kata Muzani dalam Instagram resminya @ahmadmuzani2, dikutip Minggu (26/4/2026).
Bahkan, Ia mengaku terkejut dengan pemberitahuan dari Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, di mana gedung parlemen baru di IKN sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Hari ini kami juga dikagetkan oleh pemberitahuan yang disampaikan oleh Kepala OIKN Bapak Basuki, bahwa gedung Parlemen MPR, DPR, dan DPD yang baru di IKN sudah mendapat persetujuan dari Presiden (Prabowo), termasuk persetujuan tentang gedung yudikatif," lanjut Muzani.
Ia melanjutkan bahwa anggota parlemen dipastikan akan pindah ke IKN jika semua proses pembangunan selesai.
"Itu artinya apa? Insyaallah kita tetap akan pindah di IKN. Nunggu gedung MPR jadi, Pak Basuki," terang Muzani.
Foto: Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penandatanganan ini menjadi salah satu langkah dalam memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia. (Dok. IKN)
Muzani menambahkan IKN tak hanya sekadar menjadi pusat ibukota dan pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia kedepan.
"Inilah lompatan-lompatan yang akan terus dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita dan kedepan, saya kira dari tempat inilah, akan menemukan berbagai macam gagasan-gagasan besar tentang Indonesia Raya, tentang Indonesia ke depan, dan tentang 100 Tahun Indonesia 2045," jelasnya.
Muzani tak menampik banyaknya pertanyaan di publik mengenai jadi atau tidaknya parlemen pindah ke IKN. Lewat kunjungannya hari ini, dia pun tak ragu lagi menyampaikan kepindahan anggota parlemen ke IKN adalah sebuah kepastian.
"Ini menjadi penting karena pembicaraan di masyarakat, di media sosial, bahkan di tingkat politik, seringkali menjadi pembicaraan. Keputusan politik bahwa kita akan pindah sudah, karena undang-undang tentang IKN sudah kita putuskan. Tapi kapannya akan pindah itu yang menjadi masalah. Dan hari ini kami datang untuk memastikan kapan akan pindah dan kita makin yakin bahwa kepastian pindah itu makin jelas," ujarnya.
Menurutnya, Presiden Prabowo sudah menegaskan IKN harus menggambarkan arsitektur ketatanegaraan Indonesia, di mana legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berjalan berdampingan.
"Pak Presiden selalu mengatakan bahwa IKN harus menggambarkan arsitektur ketatanegaraan kita. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Arsitektur ketatanegaraan kita sudah mendapatkan pertujuan dari beliau, dari gambar yang dirancang oleh Pak Basuki dan kawan-kawan. Itu artinya, ada kepastian bahwa seluruh perangkat pemerintah, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada tahun yang sama akan pindah," tutupnya.
(wur/wur)
Add
as a preferred
source on Google
