4 hours ago
6
Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan, dan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka ruang pengaduan publik melalui hotline untuk membongkar dugaan praktik mafia dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Respons masyarakat disebut sangat tinggi, dengan hampir 13 ribu pengaduan telah masuk ke kanal pengendalian.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan hotline tersebut baru dibuka tetapi sudah menerima ratusan laporan bahkan, sebagian pengaduan belum sempat diakomodasi karena tingginya jumlah masyarakat yang menghubungi.
"Yang masuk ke pengendalian itu setidaknya ada hampir 13 ribuan pengaduan," ujar Dahnil usai acara Doa dan Zikir Hari Khidmat Haji dan Umrah di Kantor Kemenhaj, Jl MH Thamrin, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Dahnil mengatakan, pengaduan yang masuk akan ditangani secara bertahap. Menurut dia, laporan yang diterima belakangan ini paling banyak berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
Dia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 3.000 travel umrah yang beroperasi. Kondisi tersebut, kata dia, perlu mendapat perhatian serius karena bisnis umrah selama ini berkembang dalam mekanisme pasar yang sangat terbuka.
"Kita sekarang punya travel umrah, itu sekitar kurang lebih tiga ribuan travel umrah," ucapnya.
Karena itu, Kemenhaj akan melakukan verifikasi ulang terhadap travel-travel umrah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan biro perjalanan yang beroperasi benar-benar layak dan aman digunakan masyarakat.
"Untuk memastikan mana travel umrah yang pantas digunakan oleh publik, mana yang tidak," kata Dahnil.
Dahnil menegaskan, Kemenhaj tidak akan berhenti pada pengaduan. Sejumlah travel umrah bahkan telah dikenai sanksi.
