DPD PDI Perjuangan DIY mempertegas komitmennya dalam mengawal kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat. Melalui rapat koordinasi internal yang digelar pada Minggu (8/3/2026), partai berlambang banteng moncong putih ini menekankan pentingnya sinergi antara struktur partai dengan para kader yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. - Istimewa.
Harianjogja.com, JOGJA—Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta mempertegas komitmennya dalam mengawal kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat.
Melalui rapat koordinasi internal yang digelar pada Minggu (8/3/2026), partai berlambang banteng moncong putih ini menekankan pentingnya sinergi antara struktur partai dengan para kader yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif.
Bertempat di Kantor DPD PDI Perjuangan DIY, Jetis, Kota Yogyakarta, agenda rutin ini dihadiri oleh jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan se-DIY. Fokus utama pertemuan ini adalah menyelaraskan langkah politik partai dalam merespons dinamika sosial dan fiskal, terutama terkait pengawasan anggaran di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga, MY Esti Wijayati, hadir langsung memberikan arahan strategis. Ia menginstruksikan para kader untuk memelototi alokasi dana pendidikan agar tetap memenuhi ketentuan mandatory spending demi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Yogyakarta.
“Dana pendidikan harus dikawal dengan baik. Kita harus memastikan alokasi anggaran tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di DIY,” ujar Esti Wijayati di hadapan para kader.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Nuryadi, mengingatkan jajaran legislatif untuk memaksimalkan fungsi pengawasan fiskal.
Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan program-program kerakyatan yang menyentuh langsung kepentingan wong cilik.
“Setiap program yang dijalankan pemerintah daerah harus memiliki indikator kemanfaatan yang jelas bagi masyarakat luas,” tegas Nuryadi.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah isu rencana pemangkasan Dana Keistimewaan (Danais) bagi DIY yang mencapai angka 50 persen.
Nuryadi menyatakan pihaknya telah bergerak cepat melakukan lobi politik ke tingkat pusat guna mengamankan anggaran yang menjadi nyawa pembangunan kebudayaan dan ekonomi di Yogyakarta tersebut.
“Ketika muncul rencana pemangkasan Danais hingga sekitar 50 persen, kami segera berkoordinasi dengan DPP dan meminta Ketua Badan Anggaran di DPR RI untuk membantu mengamankan anggaran Dana Keistimewaan. Meskipun Danais bukan kewenangan DPRD, kami tetap perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, sekaligus dengan Ngarso Dalem,” jelasnya secara rinci.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DIY, Yan Kurnia Kustanto, menambahkan bahwa koordinasi intensif ini merupakan kunci untuk menjaga soliditas partai agar tetap bergerak dalam satu rampak barisan.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah di DIY tetap tegak lurus pada kesejahteraan rakyat marhaen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
