3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Frederica Widyasari Dewi menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk mengisi posisi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) pada Rabu (11/3/2026). Frederica yang kerap disapa Kiki menyampaikan delapan poin kebijakan prioritas yang bakal dijalankan jika resmi menjadi pucuk pimpinan OJK.
Di antaranya upaya memulihkan kepercayaan publik usai prahara yang terjadi di tubuh OJK akibat gonjang-ganjing di pasar modal Indonesia belakangan ini. Kiki mengusung tema “Menjaga Stabilitas, Memulihkan Kepercayaan Publik, dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional untuk Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Ia menyampaikan, di tengah dinamika ekonomi global, perekonomian Indonesia di sektor jasa keuangan diklaim memiliki ketahanan yang cukup kuat.
Meski memiliki ketahanan yang baik, Kiki menyebut ada berbagai tantangan strategis yang perlu diantisipasi ke depan, baik secara eksternal maupun internal. Tantangan global yakni fragmentasi geopolitik, termasuk disrupsi dan digitalisasi di sektor keuangan, meningkatnya risiko perubahan iklim, serta meningkatnya kejahatan keuangan digital.
Sedangkan tantangan domestik yakni menurunnya kepercayaan publik usai gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia baru-baru ini yang menyebabkan beberapa pimpinan OJK mengundurkan diri. Selain itu, terdapat pula tantangan kompleksitas produk, konglomerasi, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengusung delapan kebijakan prioritas sebagai arsitektur strategis dalam penguatan sektor jasa keuangan ke depan. Melalui delapan kebijakan ini, kita ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya stabil, tetapi juga tepercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ujar Kiki saat menjalani fit and proper test di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia memerinci, kebijakan prioritas pertama yakni menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi jangkar utama kebijakan OJK. Upaya menjaga stabilitas dilakukan melalui koordinasi yang erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terus diperkuat melalui kebijakan pertukaran data, koordinasi kebijakan, kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi krisis, serta early warning system. OJK dipastikan akan terus memperkuat struktur pemodalan lembaga jasa keuangan, penyempurnaan manajemen risiko, serta penguatan teknologi informasi dan keamanan siber.
Kedua, melakukan pemulihan kepercayaan publik terutama di sektor pasar modal melalui integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas. “Salah satu langkah strategis adalah kami memastikan bahwa reformasi di pasar modal, reformasi integritas pasar modal, akan berjalan sesuai dengan timeline yang sudah kita kemukakan. Penguatan tata kelola dan integritas industri keuangan, serta penegakan hukum menjadi langkah penting yang harus terus kita perkuat,” ujarnya.
Ketiga, seiring dengan upaya memulihkan kepercayaan publik tersebut, Kiki memastikan bahwa sektor jasa keuangan harus hadir memberi manfaat terhadap pembangunan perekonomian. Menurutnya, sektor jasa keuangan harus memberikan dukungan nyata terhadap berbagai program strategis pemerintah dan juga mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.
