1 hour ago
2
Petani melihat kondisi sawahnya yang mengering di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (29/7/2025). Puluhan hektar lahan sawah tadah hujan yang baru ditanam padi berumur sekitar 30 hari itu mengalami kekeringan akibat tidak tersedianya sumber air sehingga dikhawatirkan terancam mati dan gagal panen.
REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Musim tanam bagi petani selalu datang bersama dua hal, yakni harapan dan ketidakpastian. Harapan akan panen melimpah, namun juga dibayangi ketidakpastian berupa gagal panen akibat cuaca ekstrem, serangan hama, atau bencana alam.
Untuk itu, Pemkab Indramayu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mengadakan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Kepala DKPP Indramayu Sugeng Heriyanto menjelaskan, pada 2025 pihaknya mengalokasikan Rp460 juta untuk membiayai AUTP. Adapun cakupan lahannya seluas 2.580 hektare lahan sawah.
Dengan premi sebesar Rp180 ribu per hektare, petani akan mendapat perlindungan ketika gagal panen menimpa mereka. Dengan cakupan 2.580 hektare yang mayoritas berada di lahan rawan gagal panen, program AUTP 2025 akan melindungi ribuan rumah tangga petani di Indramayu.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan asuransi gagal panen senilai Rp 6 juta per hektare. Dana yang bersumber dari Belanja Tak Terduga (BTT) itu menjadi bantalan ekonomi agar petani bisa segera bangkit ketika bencana pertanian datang tanpa bisa diprediksi.
“Program ini bukan hanya soal subsidi atau bantuan, tetapi soal rasa aman. Ketika petani tahu mereka dilindungi, mereka akan lebih percaya diri dalam mengelola lahannya,” ujar Sugeng, Senin (22/9/2025).
Sugeng menekankan, mekanisme perlindungan melalui BTT adalah strategi untuk mempercepat pemulihan petani. “Bayangkan jika sawah mereka puso lalu tidak ada ganti rugi. Modal habis, semangat pun ikut hilang. Dengan perlindungan Rp 6 juta per hektare ini, setidaknya petani bisa mulai bangkit lagi,” katanya.
