2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral mencapai Rp200,66 triliun hingga 10 November 2025. Angka tersebut setara 78,74 persen dari target APBN sebesar Rp254,83 triliun, meski harga komoditas energi global tengah melemah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, capaian tersebut menjadi bukti ketahanan fiskal sektor energi di tengah tekanan harga minyak mentah Indonesia (ICP), batu bara, dan mineral dunia yang menurun. Ia menegaskan kementeriannya tetap berkomitmen menjaga kinerja penerimaan agar selaras dengan kebutuhan pembiayaan nasional.
“Kami tidak menjadikan penurunan harga minyak dan mineral sebagai alasan untuk menurunkan target pendapatan negara. Negara sedang membutuhkan anggaran besar, termasuk untuk sektor ESDM,” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Menurut data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), realisasi tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di antara kementerian dan lembaga pengelola sumber penerimaan negara. Pemerintah memperkirakan target PNBP ESDM dapat tercapai sepenuhnya hingga akhir Desember 2025, bahkan berpotensi melampaui proyeksi awal.
Selain penerimaan, Bahlil melaporkan produksi minyak bumi nasional juga menunjukkan perbaikan. Produksi hingga Oktober 2025 mencapai 605,5 ribu barel per hari, naik 4,94 persen dibanding periode Januari–Oktober 2024. Kenaikan ini disebut sebagai hasil kerja sama antara pemerintah, SKK Migas, dan para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Kementerian ESDM juga mencatat realisasi anggaran (tanpa anggaran tambahan) sebesar 62,86 persen dari pagu Rp6,98 triliun, dengan proyeksi akhir tahun mencapai 88,45 persen. Setelah penambahan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp6,29 triliun, total pagu kementerian menjadi Rp14,11 triliun, dan realisasi kumulatif per November tercatat 31,12 persen dengan proyeksi penyerapan akhir tahun 91,68 persen.
“Kami tetap disiplin dalam penggunaan anggaran. Ada pengembalian ke kas negara sebesar Rp1,55 triliun hasil efisiensi dan pemblokiran,” jelas Bahlil.
Ia menyampaikan sebagian besar anggaran tambahan diarahkan ke program prorakyat. Sekitar Rp4,35 triliun ditugaskan kepada PLN untuk program listrik desa dan sambungan listrik gratis bagi rumah tangga miskin. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia.
Kementerian ESDM berkeyakinan dengan efisiensi, disiplin fiskal, dan optimalisasi kinerja pendapatan, target APBN sektor energi dapat tercapai. Pemerintah menilai capaian ini penting untuk memperkuat ketahanan fiskal dan memastikan sektor energi tetap menjadi penopang utama penerimaan negara.
