2 hours ago
3
DPRD Jabar desak KDM imbangi pembangunan fisik dan isu kemiskinan.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, –
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk menyeimbangkan prioritas pembangunan. Ia meminta pembangunan fisik tidak dijalankan secara terpisah, melainkan harus berjalan seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Penegasan ini disampaikan Buky menanggapi tantangan daerah yang kini memasuki usia ke-81 tahun. Menurutnya, persoalan sosial tersebut memerlukan perhatian serius agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa selaras dengan perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik.
"Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif," kata Buky di Bandung.
Dukung Visi Jabar Istimewa
Buky menilai penguatan tata kelola pemerintahan dan penanganan masalah sosial secara efektif sangat krusial. Langkah ini dinilai penting untuk merealisasikan visi pembangunan Jawa Barat 2025-2029, yakni "Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata".
Visi tersebut sekaligus harus selaras dengan misi ketiga dan keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain aspek pemerataan pembangunan, ia mendorong Pemprov Jabar untuk memperkuat transformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas.
"Di tengah usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ucapnya.
Dorong Birokrasi Bersih dan Transparan
Politisi tersebut menambahkan bahwa penguatan birokrasi harus bermuara pada pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel. Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi, inovasi, serta keterlibatan aktif warga.
Buky menekankan bahwa birokrasi Jawa Barat harus hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025-2029.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
