REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON— Pada Jumat (17/1/2026) malam, Gedung Putih mengumumkan pembentukan apa yang disebut sebagai Dewan Perdamaian.
Pengumuman ini bersama dengan pengesahan susunan Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Gaza sebagai bagian dari tahap kedua rencana komprehensif yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.
Di tengah perkembangan ini, muncul banyak pertanyaan tentang apa itu Dewan Perdamaian, strukturnya, kewenangannya, dan hubungannya dengan mekanisme pemerintahan di Jalur Gaza.
Berikut adalah sembilan pertanyaan untuk memahami gambaran baru ini, sebagaimana dilansir Aljazeera, Ahad (18/1/2026).
Pertama, apa tujuan pembentukan Dewan Perdamaian?
Menurut pernyataan tersebut, Dewan Perdamaian bertujuan untuk mengawasi secara strategis pelaksanaan rencana komprehensif untuk mengakhiri perang di Gaza, yaitu peta jalan 20 poin yang berfokus pada perdamaian abadi, stabilitas, rekonstruksi, dan pembangunan ekonomi, dengan menjamin akuntabilitas dan memobilisasi sumber daya internasional selama transisi dari perang ke pembangunan.
Kedua, siapa saja anggota Dewan Eksekutif Pendiri Dewan Perdamaian?
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, telah dibentuk Dewan Eksekutif Pendiri yang terdiri dari tokoh-tokoh yang berpengalaman dalam bidang diplomasi, pembangunan, ekonomi, dan infrastruktur, yaitu:
1. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio
2. Utusan AS Steve Witkow
3. Mantan penasihat presiden AS sekaligus menantu Trump Jared Kushner
4. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair
5. Pengusaha miliarder AS Mark Rowan
6. Ketua Kelompok Bank Dunia Ajay Banga
7. Penasihat politik AS Robert Gabriel

1 month ago
17
















































