Pembangunan SPPG di Karangbendo Banguntapan belum jelas. Warga menyoroti lokasi dekat permukiman dan khawatir polusi hingga kekeringan air. /Harian Jogja-Kiki Luqman.
Harianjogja.com, BANTUL—Penolakan warga terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Karangbendo, Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul, belum menemukan titik akhir.
Hampir setahun warga mempertanyakan keberadaan dapur yang berdiri di dekat permukiman. Hingga Selasa (15/9), belum ada kepastian apakah fasilitas tersebut akan beroperasi atau justru ditutup permanen.
Salah satu warga yang sejak awal menyampaikan keberatan, Dimas Jerry, mengatakan belum ada informasi pasti mengenai kelanjutan pembangunan maupun operasional dapur yang berada di dekat rumahnya.
Aktivitas pembangunan di lokasi tersebut sempat berhenti, tetapi kemudian kembali berjalan secara perlahan.
"Untuk kejelasan dapur di sebelah rumah kami, memang belum ada kejelasan apakah ini akan beroperasi atau akan tutup permanen," kata Dimas, Selasa (15/9).
Pembangunan Sempat Berhenti
Dimas mengatakan pembangunan sempat terhenti setelah mencuatnya kasus hukum yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
Ia juga menyebut nama Sonjaya yang menurut informasi yang diperolehnya terlibat dalam proses verifikasi. Setelah sempat berhenti, pekerjaan di lokasi kembali dilakukan.
"Mereka sempat berhenti sementara, lalu mereka berjalan lagi. Mereka membangun lagi pelan-pelan, saya entah apa yang ada dibangun, memang masih ada cacok-cacok juga dengan tukang sebelah, dengan orang sebelah," ujarnya.
Dalam proses menelusuri persoalan dapur MBG tersebut, Dimas mengaku mengumpulkan berbagai informasi dan dokumen mengenai yayasan yang berada di lokasi.
Ia menyebut yayasan yang mengelola dapur itu adalah Yayasan Luwit Atardharma.
Warga Soroti Keterkaitan Yayasan
Dimas kemudian mengaitkan Yayasan Luwit Atardharma dengan PT Luwit Mangku Bumi. Menurut dia, informasi yang dibacanya dari pemberitaan menyebut adanya kerja sama dalam penentuan titik dapur MBG.
Dari penelusuran yang dilakukannya, Dimas mengklaim menemukan keterkaitan antara pihak yang disebut dalam informasi tersebut dengan yayasan yang berada di dekat rumahnya.
"Orang Mangku Bumi, Luwit Mangku Bumi ini, ternyata adalah orang yang sama, Yayasan yang sama dengan di sebelah," katanya.
Khawatir Polusi hingga Kekeringan Air
Selain mempertanyakan keberadaan dan jarak dapur dengan permukiman, Dimas juga menilai pembangunan SPPG tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Ia mengkhawatirkan aktivitas dapur nantinya dapat mencemari udara hingga memperparah kondisi kekeringan air di sekitar permukiman.
Kekhawatiran warga tidak hanya berkaitan dengan saat dapur mulai beroperasi. Aktivitas persiapan sebelum produksi, termasuk pencucian peralatan makan, juga dikhawatirkan menimbulkan suara yang terdengar hingga ke rumah warga.
Dimas turut menyoroti kondisi akses jalan menuju dapur serta potensi polusi bau. Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian apabila SPPG nantinya mulai beroperasi.
Keberatan warga muncul karena pembangunan dapur MBG berada di lingkungan yang berdekatan langsung dengan rumah penduduk. Warga berharap persoalan lokasi serta potensi dampak operasional terhadap lingkungan sekitar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kelanjutan fasilitas tersebut.
Hingga Selasa (15/9), warga masih menunggu kejelasan mengenai status pembangunan dan rencana operasional SPPG di Karangbendo, Kalurahan Banguntapan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
