2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyusun buku panduan berjudul Merawat Berkehidupan Beragama dengan fokus implementasi di Provinsi Jawa Barat. Penyusunan buku ini dilatarbelakangi meningkatnya perhatian terhadap isu intoleransi, termasuk penolakan pembangunan rumah ibadah di sejumlah wilayah.
Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengatakan, penyusunan buku panduan tersebut berangkat dari keprihatinan atas masih munculnya persoalan kerukunan beragama di masyarakat.
“Tentu saja pelaksanaan kegiatan hari ini adalah karena keprihatinan kita dengan adanya permasalahan dan salah satunya di Jawa Barat kita tidak mengatakan daerah lain tidak ada, tetapi kita ini sedang fokus membuat untuk buku saku bagi daerah Jawa Barat,” ujar Rima dalam siaran pers, Ahad (3/5/2026).
Rima menilai keberadaan panduan praktis diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman bersama mengenai pentingnya toleransi dan kerukunan beragama.
“Buku ini menjadi langkah dan tugas kita di BPIP untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat terutama intoleransi,” ujarnya.
Ia menegaskan negara perlu hadir dalam menangani tindakan intoleransi melalui keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan.
“Buku ini juga diharapkan bukan menggurui, tapi tadi panduan pelaksanaan nilai Pancasila dalam tindakan secara sederhana praktis,” katanya.
Rima juga mendorong penggunaan bahasa yang sederhana agar buku tersebut mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat.
“Bahkan mungkin nenek, kakek kita dan anak-anak remaja bisa memahami buku ini,” ujarnya.
Sekretaris Utama BPIP, Tonny Agung Arifianto, menambahkan penyusunan buku telah melalui proses panjang dan kini memasuki tahap finalisasi.
“Proses penyusunan buku ini memang sudah cukup panjang dan hari ini harapannya adalah finalisasi buku ya yang tentunya nanti kami berharap masukan-masukan terakhir dan bapak ibu sekalian yang ada yang nanti akan segera kita final-kan,” paparnya.
Tonny menjelaskan setelah finalisasi, buku tersebut akan melalui mekanisme persetujuan internal hingga menjadi rekomendasi kepada Presiden.
“Tentunya sesuai dengan mekanisme di BPIP ada persetujuan dari Ibu Ketua Dewan Pengarah dan menjadi salah satu rekomendasi yang kita juga sampaikan pada Bapak Presiden,” pungkasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Staf Khusus BPIP yang terlibat dalam proses penyusunan buku tersebut.
“Semoga Pancasila tidak hanya sekadar menjadi jargon, tapi nilai-nilai Pancasila itu betul-betul dijalankan dalam kehidupan sehari-hari atau kita kenal dengan living ideology,” katanya.
