7 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai aspek keberlanjutan kini menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar global. Karena itu, pemerintah mendorong penguatan tata kelola komoditas berkelanjutan hingga tingkat daerah melalui Platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB).
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan tuntutan pasar internasional terhadap produk yang berkelanjutan terus meningkat. Kondisi tersebut membuat aspek lingkungan, transparansi, dan ketertelusuran rantai pasok menjadi faktor penting dalam perdagangan global.
“Keberlanjutan kini menjadi faktor penting dalam pembangunan nasional, termasuk meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar global,” kata Teguh dalam agenda Sosialisasi Nasional dan Diseminasi Platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB), dikutip Sabtu (30/5/2026).
IYB merupakan instrumen nasional yang dirancang untuk mendukung tata kelola pembangunan berkelanjutan di tingkat kabupaten dan provinsi. Melalui platform tersebut, pemerintah ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
Menurut Teguh, implementasi IYB membutuhkan integrasi data lintas sektor, penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan petani, asosiasi, dan sektor swasta.
“Implementasi IYB dapat memperkuat kolaborasi, mendukung transparansi, meningkatkan daya saing, mendukung sistem produksi berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Jarot Indarto mengatakan IYB diharapkan menjadi instrumen sinkronisasi tata kelola keberlanjutan sekaligus memperkuat sistem pemantauan berbasis yurisdiksi.
“IYB diharapkan menjadi instrumen sinkronisasi menuju tata kelola berkelanjutan, memperkuat sistem pemantauan berbasis yurisdiksi, meningkatkan transparansi data, serta mendukung sistem produksi yang ramah lingkungan,” kata Jarot.
Pengembangan IYB juga mendapat dukungan dari Uni Eropa. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi menilai platform tersebut sejalan dengan perkembangan standar keberlanjutan global yang semakin memengaruhi akses pasar internasional.
Hal senada disampaikan Representative Country Director of GIZ for Indonesia Karin Allgoewer. Menurut dia, keberlanjutan saat ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi negara maupun pelaku usaha yang ingin tetap bersaing dalam perdagangan global.
Dalam diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sejumlah isu menjadi perhatian, antara lain integrasi data lintas sektor, penguatan kapasitas daerah dan pekebun, harmonisasi kebijakan keberlanjutan, serta peningkatan kolaborasi antar pihak.
Melalui implementasi IYB, pemerintah berharap tata kelola perkebunan berkelanjutan dapat semakin kuat, sekaligus meningkatkan akses pasar dan daya saing komoditas Indonesia di tengah tuntutan global terhadap produk yang lebih transparan dan ramah lingkungan.
sumber : Antara
