3 hours ago
1
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memuji kecakapan Pemerintah Iran yang mampu mengelola APBN untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara. Pria yang akrab disapa KDM itu mengatakan, di tengah kebijakan fiskal pemerintah pusat yang ketat ke daerah dengan penundaan Dana Bagi Hasil (DBH), ia berupaya tetap memprioritaskan anggaran untuk kepentingan warga. Mulai dari pembangunan jalan, jaminan sosial hingga biaya pendidikan.
“Mungkin para bupati, para gubernur akan pusing. Saya tidak,” katanya lewat keterangan resmi, Senin (9/3/2026).
KDM mengaku sudah paham bagaimana mengelola keuangan lewat efisiensi dan mengatur ritme kerja pegawai lewat kebijakan work from home [WFH]. Ia juga mengorkestrasi efisiensi lewat pengurangan anggaran-anggaran umum di masing-masing dinas, namun tetap melahirkan produktivitas yang tinggi.
“Sehingga kebijakan WFH di Jawa Barat hari ini justru melahirkan produktivitas yang tinggi dan efisiennya belanja rutin pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, dalam situasi keuangan saat ini, pemimpin didorong untuk mencari jalan keluar agar urusan pelayanan publik dan pembangunan tetap dirasakan warga. Sesuai ajaran Islam, pemimpin dituntut untuk mengutamakan kepentingan umat di atas segalanya.
“Karena kondisi keuangan yang berat, kita harus berikhtiar. Pencipta, pengabdi yang penting bernapaskan Islam. Bernapaskan Islam itu artinya pemerintah mengutamakan keselamatan warganya dibanding kepentingan apa pun,” tuturnya.
