Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito, ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis sore, (27/8/2026). Anisatul Umah-Harian Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA—Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Arie Sujito meminta pemerintah mengevaluasi sekaligus membenahi sejumlah kebijakan menyusul aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini.
Arie menilai ketidakpercayaan publik semakin meluas di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya ketegangan di bidang hukum. Menurutnya, tuntutan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hanya menjadi salah satu persoalan dari berbagai krisis yang terjadi di sejumlah tempat.
"Saya kira ini kan soal, saya sebut sebagai pertemuan antara krisis ekonomi dan krisis politik," ujarnya ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis sore, (27/8/2026).
Arie Soroti Akumulasi Keresahan Masyarakat
Menurut Arie, berbagai respons negatif masyarakat semakin terlihat dalam sejumlah momentum, termasuk setelah pidato pemerintah. Masyarakat, kata dia, kini mempunyai beragam cara untuk menyampaikan reaksi, terutama melalui media sosial.
Ia mengingatkan krisis dapat meluas apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis. Arie mencontohkan sejumlah fenomena yang dinilainya mengkhawatirkan, termasuk kasus di Aceh hingga bentrok di beberapa tempat.
"Bentrok di beberapa tempat itu menjadi indikasi bahwa memang terjadi kefrustrasian sosial akibat dari krisis. Oleh itu, sebetulnya harus ada langkah-langkah yang memperbaiki," paparnya.
Arie menyebut persoalan yang terjadi di Indonesia semakin bertumpuk, mulai dari hukum, politik, ekonomi, hingga ketidakpercayaan masyarakat.
Menurutnya, aksi demonstrasi yang berlangsung saat ini maupun sebelumnya berpotensi menjadi akumulasi keresahan masyarakat jika pemerintah tidak memberikan respons yang tepat.
Respons Represif Dinilai Bisa Memicu Reaksi Balik
Arie mengatakan keresahan masyarakat semestinya tidak dihadapi melalui pendekatan represif. Larangan, ancaman, maupun tindakan intimidatif terhadap warga yang menyampaikan aspirasi justru dinilai berpotensi memperbesar persoalan.
"Cara-cara teror kemudian akan bungkam, pasti akan melahirkan reaksi balik. Saya rasa bisa bumerang. Saya rasa ini yang sudah menjadi catatan penting kita," lanjutnya.
Ia menilai pemerintah perlu merespons kondisi tersebut dengan melakukan perbaikan kebijakan, bukan sekadar menekan masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
"Saya yakin ini kalau cara ngeresponsnya dengan represif, masyarakat justru tidak diam, tapi sebaliknya. Sebetulnya ini negara harusnya merespons ini dengan cara memperbaiki kebijakan, mestinya gitu," tegasnya.
DPR Janjikan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember
Sebelumnya, Bank Mandiri sempat memblokir rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok. Rekening tersebut berisi uang senilai Rp80,9 juta yang akan digunakan untuk kebutuhan aksi unjuk rasa Kamis 27 Agustus 2026.
Dalam aksi yang digelar hari ini, pimpinan DPR menemui Botok dan sejumlah rekannya. Dalam audiensi tersebut, DPR berkomitmen RUU Perampasan Aset akan disahkan maksimal Desember 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
