Antara Warisan Moral dan Tapak Kaderisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan ini, publik kembali disuguhi drama internal organisasi keagamaan terbesar di negeri ini. Bukan tentang ideologi atau program kerja yang diperdebatkan, melainkan soal siapa yang berhak duduk di kursi puncak. Suasana memanas, dukungan terbelah, dan yang paling mengkhawatirkan, proses musyawarah sering kali berakhir dengan keputusan yang lebih banyak menimbulkan tanda tanya daripada jawaban.

Di tengah riuh itu, satu pertanyaan klasik kembali mengemuka. Apakah kepemimpinan organisasi massa sebesar ini cukup diukur dari rekam jejak kaderisasi yang teruji, atau justru ada faktor tak kasat mata lain yang lebih menentukan, semisal garis keturunan dan kedekatan personal dengan pendiri?

Jika kita menyimak secara jernih, setidaknya ada dua arus besar dalam peta kepemimpinan organisasi Islam di tanah air. Keduanya lahir dari akar yang sama, yakni semangat perjuangan umat, tetapi menempuh jalan berbeda dalam hal regenerasi.

Arus pertama bercorak kultural. Ia lahir dari rahim pesantren, di mana kharisma seorang kiai pendiri sering kali menjadi poros utama yang menyatukan massa. Dalam tradisi ini, keturunan memiliki tempat istimewa. Bukan semata karena nepotisme, melainkan karena proses internalisasi nilai, ilmu, dan jaringan sosial sejak kecil dianggap sebagai bekal legitimasi yang sah.

Namun, tradisi ini punya batu sandungan. Seorang tokoh senior yang juga bagian dari keluarga besar pendiri pernah melontarkan kritik pedas. Ia menyebut bahwa pola pendidikan di lingkungannya sendiri terlalu memanjakan generasi penerus. Anak-anak tokoh dididik dengan kasur empuk, sehingga ketika dewasa dan harus mengurus orang banyak, mereka justru tidak tahan banting. Mereka terbiasa diurus, bukan mengurus. Akibatnya, ketika memegang amanat, kapasitas manajerial dan ketahanan mental kerap dipertanyakan.

Publik mulai resah. Gelar kebangsawanan dan silsilah yang tersambung hingga pendiri memang memberi kepercayaan awal, tetapi tidak pernah cukup untuk menjawab tantangan zaman yang kian kompleks. Apalagi di era keterbukaan seperti sekarang, rakyat tidak lagi mempan dibius oleh nama besar semata. Mereka menuntut bukti, terobosan, dan keberanian mengambil keputusan sulit.

Arus kedua berjalan di jalur yang hampir berlawanan. Organisasi yang satu ini memilih sistem yang lebih prosedural. Mereka menamakan prinsipnya sebagai kepercayaan institusional, bukan warisan keturunan. Siapapun, tanpa melihat siapa orang tuanya, berhak memuncaki jabatan tertinggi asalkan melalui jenjang kaderisasi yang disiplin dan terukur. Prosesnya berjenjang, mulai dari organisasi pemuda, tingkat daerah, hingga pusat. Keputusan akhir pun tidak jatuh pada satu orang, melainkan hasil musyawarah kolektif para pemilih yang telah ditunjuk.

Model ini memang tidak sepenuhnya steril dari politik internal. Namun, setidaknya ada satu keunggulan yang sulit dibantah. Konflik peralihan kekuasaan di tubuh mereka cenderung lebih tenang. Karena yang bertarung adalah sistem dan rekam jejak, bukan nama besar keluarga. Siapa pun yang terpilih, publik sudah bisa menduga kapasitasnya dari tapak kaderisasi yang telah dilaluinya.

Saya tidak hendak mengatakan yang satu benar dan yang lain salah. Karena sesungguhnya kedua model ini sama-sama memiliki kelemahan dan kekuatan.

Model kultural memberi stabilitas dan kesinambungan identitas. Ia menjaga hubungan emosional antara pemimpin dan massa yang sulit diukur dengan angka. Namun, jika dibiarkan tanpa kontrol, ia akan menjelma menjadi dinasti. Pintu bagi kader potensial dari luar jalur keturunan akan tertutup rapat. Organisasi akan kehilangan wajah-wajah baru yang mungkin lebih segar dan kompeten.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.