4 hours ago
3
Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pagi itu, Jakarta seperti baru saja ditaburi tepung yang salah resep. Mobil menjadi kusam, lantai halte berdebu, dan kaca jendela menyimpan lapisan tipis berwarna kelabu. Orang-orang menengadah, sebagian mencari awan, sebagian mencari jawaban.
Di layar telepon genggam, gambar yang sama berpindah dari satu grup WhatsApp ke grup lain: lapisan debu di permukaan kendaraan, atap rumah, jalan raya, juga wajah warga yang mulai mengenakan masker. Bedanya dengan hujan biasa, kali ini yang jatuh dari langit adalah abu.
Seperti lazimnya peristiwa tak biasa, yang ikut turun bukan hanya partikel vulkanik, melainkan juga rentetan nasihat, peringatan, klarifikasi, instruksi, video pendek, komentar, lelucon, kepanikan, hingga artikulasi politik.
Pekan ini hampir semua lembaga seolah memegang mikrofon yang sama. Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, BMKG, Badan Geologi, BNPB, pemerintah daerah, dokter, pakar, hingga warganet beramai-ramai angkat bicara.
Saya tak memiliki statistik volume pernyataan mereka. Tapi dari percakapan publik yang mengiringinya, satu hal cukup jelas: banyaknya suara tidak otomatis menghasilkan pengetahuan yang lebih jernih.
Percakapan mengenai sebaran abu Gunung Anak Krakatau setidaknya memperlihatkan lima kecenderungan suara publik.
Pertama, suara pengalaman langsung dari warga yang menyaksikan abu menempel di pekarangan, kendaraan, dan fasilitas umum. Pengalaman itu membuat fenomena gunung api di Selat Sunda yang semula terasa jauh mendadak menjadi urusan halaman rumah.
Kedua, suara kecemasan, antara lain ditandai oleh meningkatnya pencarian dan pembelian masker di sejumlah tempat. Ketika sesuatu yang semula hanya diberitakan di layar mulai dicari di apotek dan toko, ancaman itu telah berubah dari informasi menjadi pengalaman sosial.
Ketiga, suara praktis dari publik yang membutuhkan petunjuk konkret. Tentang masker apa yang efektif, bagaimana membersihkan rumah dan kendaraan, apakah anak-anak perlu dibatasi aktivitasnya, dan kapan seseorang perlu memeriksakan diri.
Dalam keadaan seperti ini, masyarakat tidak terutama membutuhkan istilah teknis, melainkan pengetahuan yang dapat segera dipakai.
Keempat, suara skeptis yang mempertanyakan batas antara alarm bahaya dan bahaya yang sebenarnya. Sikap skeptis semacam ini tidak selalu buruk. Ia justru diperlukan agar peringatan publik tidak berubah menjadi pembesaran ancaman.
Jika setiap risiko digambarkan seolah-olah bencana besar, masyarakat lambat laun dapat mengalami kelelahan terhadap peringatan dan menganggapnya seperti bunyi mesin pendingin yang terus menyala.
Kelima, suara politik. Unggahan mengenai abu vulkanik dengan mudah bergeser dari persoalan kesehatan dan keselamatan menjadi perdebatan tentang siapa yang paling peduli, siapa yang dianggap gagal, dan siapa yang dianggap lebih layak memimpin.
Media sosial memang memiliki kecenderungan mengubah hampir setiap peristiwa publik menjadi perdebatan tentang persepsi.
Di sinilah media sosial bekerja sebagai cermin. Bencana alam masuk sebagai fakta, lalu keluar sebagai persepsi. Abu menjadi kesehatan, kesehatan menjadi kebijakan, dan kebijakan dapat bergeser menjadi komoditas politik—padahal gunung api tidak pernah membaca hasil survei.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
