2 weeks ago
46
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital (Diskomdigi) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Lilik Henry Ristanto, mengungkapkan, pihak dinas telah meminta pendampingan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menangani peretasan serta pencurian 1,2 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik warga tergolong miskin di Jateng. Dia menyebut, BSSN sudah melakukan penanganan.
"Tanggal 25 Februari, berselang lima hari dari notifikasi itu, Kepala Dinas Komdigi Jateng selaku Ketua CSIRT (Computer Security Incident Response Team) menyampaikan surat kepada Kepala BSSN RI yang isinya adalah permohonan pendampingan pascainsiden, dan ini sudah ditangani oleh BSSN sampai dengan saat ini," ucapnya ketika diwawancara di Kota Semarang, Kamis (16/7/2026).
Lilik mengungkapkan, pihak dinas telah menerima pemberitahuan dari BSSN soal adanya indikasi kebocoran data pada 20 Februari 2026. Menurut Lilik, ketika memperoleh informasi mengenai kebocoran data dari BSSN, Diskomdigi Jateng sudah mengambil upaya-upaya tindak lanjut sesuai batas kewenangannya.
Dia menyebut, langkah paling utama yang diambil adalah melakukan asesmen terhadap sistem. "Teman-teman dari bidang persandian dan keamanan siber, mereka melalukan self-assesment, lalu memandang perlu, dalam hal ini mitigasi risikonya akan berdampak lebih besar, dan membutuhkan sumber daya yang besar pula, surat tanggal 25 Februari inilah merupakan upaya kami untuk bagaimana memperkecil risiko terjadinya kebocoran lanjutan," ucap Lilik menyinggung pengiriman surat permohonan pendampingan kepada BSSN.
Dia menerangkan, objek yang menjadi sasaran peretasan adalah aplikasi Data Terpadu (DT) Jawa Tengah. Aplikasi itu juga dapat diakses melalui situs. Menurut Lilik, aplikasi tersebut dikelola oleh Dinas Sosial (Dinsos) Jateng.
