1 hour ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pertarungan politik paling panas di Filipina memasuki babak baru ketika Senat negara itu dijadwalkan bersidang sebagai pengadilan pemakzulan pada Senin (18/5/2026) untuk menentukan nasib Wakil Presiden Sara Duterte. Sidang tersebut dipandang bukan sekadar proses hukum, melainkan pertarungan besar antara dua dinasti politik paling berpengaruh di Filipina yang bisa menentukan arah pemilu presiden 2028.
Persidangan pemakzulan itu menjadi pertaruhan terbesar dalam karier politik Sara Duterte. Jika terbukti bersalah, ia bisa dicopot dari jabatan sekaligus dilarang menduduki posisi publik, yang praktis akan menghancurkan peluangnya maju dalam pemilihan presiden 2028.
Namun di sisi lain, bila berhasil selamat dari persidangan, Duterte justru bisa keluar sebagai tokoh politik yang lebih kuat dan tetap menjadi kandidat terdepan untuk menggantikan rival utamanya, Presiden Ferdinand Marcos Jr, yang secara konstitusi tidak bisa mencalonkan diri kembali.
Sidang bersejarah itu berlangsung di tengah situasi politik Filipina yang semakin kacau hanya beberapa hari setelah terjadi keributan dan aksi baku tembak di gedung majelis tinggi parlemen. Kekacauan tersebut dipicu kemunculan kembali senator pro-Duterte yang sebelumnya bersembunyi karena diburu Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Ketika anggota parlemen bersiap melakukan voting pemakzulan Sara Duterte di majelis rendah pada 11 Mei lalu, politikus Ronald "Bato" dela Rosa tiba-tiba muncul kembali untuk memberikan suara penting di Senat. Suara tersebut menjadi penentu terpilihnya loyalis keluarga Duterte, Alan Peter Cayetano, sebagai Presiden Senat.
Posisi itu sangat strategis karena otomatis menjadikan Cayetano sebagai pejabat yang memimpin jalannya persidangan pemakzulan Sara Duterte.
Duterte kini menghadapi ujian politik terbesar sepanjang kariernya. Perempuan berusia 47 tahun itu dituduh menyalahgunakan dana publik, mengumpulkan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, serta mengancam nyawa Presiden Marcos, ibu negara, dan mantan ketua DPR Filipina.
Sara Duterte membantah seluruh tuduhan tersebut.
Belum ada kepastian kapan persidangan akan resmi dimulai. Presiden Marcos sendiri berusaha menjaga jarak dari proses tersebut dengan menyebut pemakzulan sebagai urusan legislatif.
Hubungan Marcos dan Duterte sebenarnya pernah menjadi aliansi politik paling kuat di Filipina. Keduanya berasal dari keluarga politik besar dan maju bersama dalam pemilu 2022.
Namun keretakan mulai muncul tak lama setelah kemenangan mereka. Hubungan keduanya berubah menjadi perseteruan sengit yang berpuncak pada keputusan pemerintahan Marcos menyerahkan mantan Presiden Rodrigo Duterte, ayah Sara Duterte, kepada ICC.
Rodrigo Duterte kini menunggu proses persidangan di ICC terkait perang melawan narkoba yang menewaskan ribuan orang selama masa kepemimpinannya.
Sejumlah analis menilai perubahan kepemimpinan Senat akibat kembalinya dela Rosa berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan politik di kamar legislatif tersebut. Dari total 24 senator yang akan bertindak sebagai juri dalam sidang pemakzulan, sebagian diketahui memiliki kedekatan atau loyalitas terhadap keluarga Duterte.
Vonis bersalah membutuhkan dukungan dua pertiga anggota Senat.
"Dengan mayoritas baru yang sekarang terbentuk berkat upaya Senator Bato, proses penuntutan terhadap Wakil Presiden Sara di pengadilan pemakzulan menjadi sedikit lebih sulit," kata profesor administrasi publik Universitas Makati, Ederson Tapia, dilansir Reuters.
Kemunculan kembali dela Rosa setelah enam bulan bersembunyi menciptakan drama politik yang menyita perhatian publik Filipina.
Mantan kepala kepolisian itu sempat berlindung selama beberapa hari di gedung Senat yang dijaga ketat aparat keamanan. Situasi berubah ricuh setelah muncul peringatan bahwa dirinya akan segera ditangkap. Kekacauan pun pecah, termasuk terdengar suara tembakan, sebelum dela Rosa berhasil melarikan diri beberapa jam kemudian.
Sebagai mantan pelaksana utama operasi perang narkoba Rodrigo Duterte, dela Rosa yang kini berusia 64 tahun dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pemerintahan Marcos pada Jumat lalu mengonfirmasi bahwa mereka akan mengupayakan penangkapan terhadap dela Rosa.
Hingga kini keberadaan dela Rosa belum diketahui. Ia membantah melakukan pelanggaran dan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Filipina untuk memblokir penangkapannya.
Menurut dela Rosa, tidak ada dasar hukum untuk melaksanakan surat penangkapan yang dikeluarkan pengadilan asing. Namun argumen tersebut ditolak oleh solicitor-general atau pejabat hukum tertinggi pemerintah Filipina.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
