2 hours ago
2
Presiden Rusia Vladimir Putin.
REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin seperti dilaporkan Politico, pada Rabu (5/11/2025) menginstruksikan para pejabat tingginya untuk mengajukan proposal terkait kemungkinan menggelar tes nuklir untuk pertama kalinya sejak berakhirnya era Perang Dingin tiga dekade lalu. Instruksi Putin itu seakan merespons Presiden AS Donald Trump yang pekan lalu menginstruksikan Pentagon 'segera' memulai tes senjata nuklir.
Berbicara di Dewan Keamanan Rusia, Putin meminta menteri pertahanan dan menteri luar negeri, dan unit khusus dan badan sipil relevan untuk mempelajari potensi uji coba bom nuklir dan "mendaftarkan proposal terkoordinasi akan kemungkinan dimulainya proses persiapan tes senjata nuklir."
Menteri Pertahanan Andrei Belousov mengatakan kepada Putin di pertemuan bahwa itu akan menjadi "layak untuk segera memulai persiapan tes senjata nuklir berskala besar."
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov kemudian mengklarifikasi bahwa "presiden tidak memberikan perintah untuk memulai tes" tapi semata memerintahkan sebuah studi kelayakan.
Pekan lalu, Rusia mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menggelar tes sebuah torpedo berhulu ledak nuklir bernama Poseidon, yang memiliki kemampuan menghancurkan suatu kawasan pantai. Selain itu, Rusia juga sukses menggelar uji coba rudal baru bernama Burevestnik, yang memicu respons dari Trump.
Dalam sejarah Perang Dingin, perlombaan persenjataan nuklir terjadi antara AS dan Uni Suviet di mana dua negara superpower itu memperbanyak stok dan pengembangan bom nuklir. Era Perang Dingin kemudian berakhir pada 1991 bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet yang kemudian disusul penandatangan perjanjian nuklir bernama START yang bertujuan mengurangi dan mengontrol senjata nuklir di dunia.
Uni Soviet terakhir menggelar tes bom nuklir pada 1990 sementara AS pada 1992. Sebuah laporan dari lembaga SIPRI pada tahun ini mengingatkan bahwa terjadi peningkatan jumlah senjata nuklir, di mana sembilan negara bersenjata nuklir - AS, Inggris, Russia, Prancis, China, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara - meningkatkan jumlah dan menambah versi terbaru dari stok bom nuklir mereka.
