Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari. ANTARA/HO-Bakom RI/am.
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan tidak akan berpuas diri meskipun hasil sejumlah survei menunjukkan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tergolong tinggi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menyatakan capaian tersebut justru menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah ke depan. Ia menilai, angka kepuasan publik yang berada di kisaran 70 persen merupakan sinyal positif, namun tidak boleh membuat pemerintah lengah.
“Angka 70 persen itu cukup baik, tetapi tentu tidak kemudian membuat kita berpuas diri. Ini menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri,” ujar Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/6/2026)
Ia merujuk hasil survei Poltracking Indonesia yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo mencapai 74,2 persen dari 1.220 responden. Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 72,2 persen.
Menurut Qodari, hasil survei dari lembaga independen seperti Poltracking memiliki nilai strategis karena mampu memberikan gambaran objektif terkait persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Ia menegaskan, survei opini publik bukan sekadar angka, melainkan alat ukur penting dalam mengevaluasi program-program yang telah berjalan.
Berbekal pengalaman sebelumnya di dunia survei, Qodari memahami betul pentingnya data dalam membaca respons masyarakat. Ia menyebut, pemerintah membutuhkan umpan balik yang akurat untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap berada di jalur yang tepat.
“Survei menjadi cerminan bagi pemerintah untuk melihat bagaimana masyarakat merespons program yang dijalankan. Ini penting untuk perbaikan ke depan,” katanya.
Lebih lanjut, Qodari menekankan bahwa dukungan masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program pembangunan. Tingginya tingkat kepercayaan publik dinilai menjadi modal sosial yang kuat bagi pemerintah untuk menjalankan agenda pembangunan secara berkelanjutan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan. Pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata.
“Dukungan masyarakat harus dijaga dengan kerja nyata. Pemerintah harus terus hadir memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Dengan capaian survei yang positif tersebut, pemerintah diharapkan mampu mempertahankan kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan agar lebih responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat luas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
