8 hours ago
4
Sejumlah bangunan di Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi sudah dibongkar mandiri bertahap dalam rangka mendukung pembangunan underpass untuk menghapus perlintasan sebidang. Proyek pembangunan yang dijanjikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi itu sedang dilelangkan.
REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Kota Cimahi bakal kehadiran underpass baru yang akan dibangun Pemprov Jabar tahun ini. Proyek yang dijanjikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akan dibangun di Jalan Gatot Subroto-Baros senilai Rp150 miliar itu sedang dalam tahapan lelang.
Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Setda Kota Cimahi, Achmad Nuryana mengatakan, Pemkot Cimahi menyambut baik rencana pembangunan yang segera terealisasi dalam waktu dekat itu. Sebab, keberadaan underpass nantinya akan berdampak positif terhadap lalu lintas maupun ekonomi.
"Pertama kan terhadap lalu lintas pasti akan berdampak lebih lancar, tidak akan terganggunggu lagi dengan aktivitas kereta api. Kemudian dari pergerakan ekonomi, distribusinya akan lebih lancar," kata Achmad saat dikonfirmasi, Selasa (9/6/2026).
Di Jalan Gatot Subroto terdapat perlintasan kereta api yang menyebabkan volume arus lalu lintas di kawasan tersebut semakin padat seiring meningkatnya perjalanan kereta api, khususnya Kereta Ape Feeder. Selain itu yang terpenting adalah mengurangi risiko kecelakaan karena karena intensitas pergerakan kereta api dengan adanyaa Keretaa Feeder.
"Traffic kereta semakin tinggi sekarang kan dengan keberadaan feeder. Dengan adanya underpass kan nanti waktu sama biaya perjalanan jadi lebih efisien tentunya dan yang terpenting mengurangi risiko kecelakaan," ujar Achmad.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman lelang LPSE Provinsi Jawa Barat, spse.inaproc.id/jabarprov/lelang, disebutkan nilai pagu paket pembangunan underpass di Jalan Gatot Subroto itu mencapai Rp150.000.000.000, sedangkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paketnya mencapai Rp130.131.435.741,19.
"Kalau informasi yang kami terima memang sudah dilelangkan dan kalau melihat jadwal itu seharusnya tanggal 21 Juli sudah tanda tangan kontrak," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah.
