1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan ekonomi syariah tak cukup hanya dengan kebijakan sporadis di sektor tertentu. Diperlukan ekosistem terpadu yang menyatukan sektor sosial, keuangan syariah, dan sertifikasi halal agar program-program publik dapat saling menguatkan dan berdampak lebih luas.
Praktisi perbankan syariah Imam Teguh Saptono menilai program sosial seperti sekolah rakyat dapat menjadi titik temu penting antara sektor riil dan perbankan syariah, asalkan dibangun dalam satu kerangka ekosistem yang utuh.
“Jangan biarkan sekolah rakyat berdiri sendiri sebagai proyek sosial biasa. Kalau dibangun di atas tanah wakaf dan dibiayai lewat skema syariah, maka sektor sosial dan keuangan syariah langsung bertemu,” ujar Imam, yang juga merupakan Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dalam wawancara khusus dengan Republika beberapa waktu lalu.
Pendekatan serupa, kata dia, dapat diterapkan melalui wakaf nikah. Dengan sekitar dua juta pernikahan setiap tahun di Indonesia, wakaf simbolik pada momentum pernikahan berpotensi menjadi sumber dana sosial yang berkelanjutan jika dikelola dalam sistem terintegrasi.
Imam juga menekankan peran sertifikasi halal sebagai pintu masuk utama pembentukan ekosistem ekonomi syariah. Selama ini, sertifikat halal masih terbatas pada kepatuhan produk dan belum terhubung dengan transaksi keuangan syariah.
“Halal seharusnya jadi pintu gerbang ekosistem. Kalau produknya sudah halal, transaksinya juga harus halal,” tegasnya.
Ia membuka ide pengembangan pembayaran digital berbasis halal, di mana transaksi produk bersertifikat halal dapat langsung diarahkan ke sistem pembayaran syariah. Konsumen bisa memilih pembayaran melalui bank syariah, sekaligus menyalurkan zakat atau donasi sosial dalam satu proses.
Menurut Imam, integrasi semacam ini dapat menjadi fondasi ekosistem halal nasional yang lengkap, mulai dari sertifikasi, transaksi harian, hingga pengelolaan dana sosial seperti zakat dan infak. Terkait kebijakan pembiayaan, Imam mengapresiasi kehadiran Danantara sebagai langkah positif untuk memperkuat pembiayaan jangka panjang nasional. Namun, untuk benar-benar menggerakkan industri syariah, diperlukan kejelasan posisi instrumen syariah dalam arsitektur kebijakan besar negara.
“Danantara sudah jalan, itu bagus. Tapi kalau ingin industri syariah ikut gerak besar, harus ada kejelasan apakah instrumen syariah jadi bagian motor penggeraknya,” katanya.
Tanpa orkestrasi kebijakan yang jelas, potensi ekonomi halal nasional berisiko berjalan sendiri-sendiri. Padahal, lanjut Imam, bila sertifikasi halal, pembayaran syariah, pembiayaan sosial, dan program publik seperti sekolah rakyat atau wakaf nikah dapat terhubung, efek penggandanya bagi perekonomian dan kesejahteraan umat akan jauh lebih besar.
