8 hours ago
3
Oleh: Entang Sastraatmadja, Anggota Dewan Pakar DPN HKTI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto boleh berbangga diri atas kisah suksesnya menggenjot produksi beras, sehingga mampu mengokohkan cadangan beras pemerintah (CBP) di atas angka 5 juta ton.
Melesatnya CBP per April 2026 tentu sangat dipahami, mengingat kebijakan yang diambil pemerintah, benar-benar fokus diarahkan untuk menggapai swasembada beras. CBP yang sangat kuat, dibutuhkan untuk memperkokoh ketahanan pangan.
CBP bukti ketersediaan beras secara nasional, yang tercipta karena peningkatan produksi beras cukup signifikan. Menembus angka 5 juta ton CBP, betul-betul prestasi yang patut dicatat dengan tinta emas. Terlebih selama ini CBP hanya berkisar 2 juta ton.
Catatan kritisnya, apakah pemerintah telah memiliki kebijakan dalam mewujudkan tata kelola CBP dengan jumlah cukup besar ini?
Apakah pemerintah telah memiliki grand design lengkap dengan roadmap pencapaiannya dalam mengelola CBP yang baru pertama kali dicapai di atas 5 juta ton? Atau belum, mengingat pemerintah lebih fokus ke upaya peningkatan produksi beras?
Inilah sesungguhnya yang dikhawatirkan. Melesatnya CBP, ternyata tidak dibarengi tata kelola yang semakin profesional dan terukur. CBP lebih dari 5 juta ton, memang pengalaman pertama bagi bangsa ini dalam memiliki stok beras.
Biasanya pemerintah mengelola CBP sekitar 1,5-2 juta ton beras saja. Kondisi ini, menuntut pemerintah lebih cerdas melakukan tata kelola CBP. Beberapa langkah pemerintah untuk mengamankan CBP 5 juta ton itu antara lain perkuat gudang dan kualitas.
Bulog masif merehabilitasi dan membangun gudang baru. Targetnya gudang berkapasitas 10 juta ton. Fokusnya jaga kualitas beras biar tidak turun mutu karena lama disimpan. Ada modernisasi pengering, silo dan sistem monitoring suhu/kelembapan.
Selain itu, rotasi stok dan operasi pasar. Stok tidak cuma ditimbun tetapi dipakai buat stabilisasi harga lewat SPHP/bantuan pangan. Prinsipnya FIFO: beras lama disalurkan dulu, diganti serapan gabah baru. Jadi 5 juta ton itu terus berputar.
Kemudian diversifikasi penyaluran seperti bantuan pangan 10 kg/bulan untuk 22 juta KPM. Lalu, SPHP ke pasar tradisional dan ritel modern buat redam harga. Cadangan bencana alam dan gejolak harga. Kebutuhan TNI/Polri/ASN kalau darurat.
Gunakan sistem SIRAB dan dashboard Bulog. Stok real-time bisa dipantau Kementan, Bapanas, Kemenkeu. Tujuannya mencegah rembesan, susut, atau penyelewengan. Ada audit BPK juga. Tak kalah penting, anggaran dan asuransi.
Biaya simpan CBP 5 juta ton cukup besar. Pemerintah menyiapkan anggaran perawatan lebih dari Rp1 triliun/tahun. Plus asuransi stok buat antisipasi banjir, kebakaran gudang, atau hama.
Pertanyaannya, kenapa harus dijaga ketat? Sebab stok tin = risiko gede. Kalau rusak, ruginya triliunan dan bisa mengganggu ketahanan pangan. Kalau rembes ke pasar tanpa kontrol, harga gabah petani jatuh. Intinya simpan aman, mutar cepat, awasi ketat.
Akhirnya perlu didampailan, kalau CBP sampai 5 juta ton lebih, ini risiko terbesar yang bikin pemerintah deg-degan. Terutama, risiko kerusakan dan susut mutu. Beras itu "hidup".
Disimpan lebih dari 6 bulan mulai rawan. Kemudian, kutu dan jamur. Gudang lembap sedikit, langsung kena. Sat karung bisa menular ke satu gudang, Lalu, beras menguning/berbau dan tidak layak konsumsi.
Kalau hal tersebut terjadi, ruginya bisa triliunan. Juga susut bobot. Alami susut 0.5-1 persen/bulan. Dari 5 juta ton, susut 1 persen = 50 ribu ton hilang = Rp 600 miliar lebih.
Selanjutnya, risiko beban anggaran. Menyimpen 5 juta ton itu sangatlah mahal. Biaya perawatan listrik, fumigasi, tenaga kerja, asuransi gudang. Estimasi lebih Rp200/kg/bulan. Kali saja 5 juta ton= Rp 1 triliun/bulan cuma buat "ngademin" beras.
Lalu, bunga utang. Bulog menyerap gabah pakai dana talangan bank. Bunga jalan terus selama beras belum dijual. Hal lainnya, risiko harga petani jatuh. Stok kebanyakan bikin psikologis pasar: "pemerintah stoknya banyak, ngapain beli gabah mahal".
Kalau Bulog telat menyerap atau salah lepas SPHP, harga gabah petani bisa anjlok pas panen raya. Niatnya lindungi konsumen, tapi petani malah rugi. Lalu, risiko penyelewengan. 5 juta ton = 5 miliar kg = 100 juta karung @50kg. Barang sebesar ini, sangat rawan.
Kemudian, rembesan ilegal. Dijual ke pasar tanpa izin buat cari untung. Mark up susut. Lapor susut 5 persen, padahal aslinya 2 persen. Selisihnya "dimainin".Beras oplosan. CBP kualitas bagus dicampur beras kualitas rendah.
Penting juga dicermati risiko bencana gudang. Numpuk stok di beberapa titik. Kalau ada banjir, kebakaran, atau gempa di sentra gudang Bulog kayak di Karawang, Subang, Sulsel — sekali kena bisa hilang ratusan ribu ton.
Makanya strategi pemerintah sekarang: "Jangan kelamaan ngendap". Stok besar harus muter cepat, lewat bantuan pangan + SPHP. Target Bulog, masa simpan ideal 4-6 bulan saja, tidak boleh sampai 1 tahun. Risiko paling ngeri menurut Bulog sendiri itu nomor 1 dan 4. Beras rusak dan diselewengkan. Karena sekali kejadian, pulihnya lama dan bikin gaduh politik.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
