3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU — Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan perlunya pendekatan baru dalam penanganan isu lingkungan di Indonesia yang lebih terintegrasi dan lintas sektor. Menurut dia, persoalan lingkungan tidak bisa lagi ditangani semata melalui penegakan hukum, tetapi harus menyentuh perubahan pola pikir, tata kelola, dan kolaborasi antar lembaga.
“Persoalan lingkungan ini bukan hanya soal hukum. Ini soal bagaimana kita membangun kesadaran, mengubah perilaku, dan memperkuat tata kelola secara menyeluruh,” ujar Jumhur.
Ia menilai, isu lingkungan kini telah berkembang menjadi persoalan strategis yang mencakup aspek keamanan, ekonomi, hingga keadilan sosial. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang mampu menjawab kompleksitas tersebut secara sistemik, bukan parsial.
Pandangan tersebut disampaikan Jumhur saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Riau. Dalam kesempatan itu, ia menyimak paparan mengenai pendekatan Green Policing yang dikembangkan sebagai bagian dari upaya penanganan isu lingkungan di daerah.
Jumhur mengaku terkesan dengan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran kolektif melalui perubahan budaya dan pola kerja institusi. Bahkan, ia menyebut konsep tersebut telah melampaui ekspektasinya.
“Saya mendengarkan seluruh paparan, dan saya merasa tidak ada lagi yang perlu saya pidatokan di sini. Apa yang terjadi hari ini akan saya adopsi,” katanya.
Ia menilai, model pendekatan seperti ini memiliki potensi besar untuk direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Menurut dia, jika pendekatan serupa dapat diterapkan secara luas, maka pengelolaan lingkungan akan jauh lebih efektif dan berkelanjutan.
“Ini sangat bagus. Kalau pendekatan seperti ini terjadi di mana-mana, di setiap institusi, saya rasa persoalan lingkungan bisa kita tangani dengan jauh lebih baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jumhur menegaskan komitmennya untuk mendorong implementasi berbagai pendekatan inovatif tersebut di tingkat nasional. Ia menyebut, kementeriannya akan mengkaji dan memastikan praktik-praktik baik di daerah dapat diadopsi secara nyata.
“Saya akan memastikan bersama teman-teman di kementerian, bagaimana apa yang dikerjakan hari ini bisa benar-benar terjadi di seluruh daerah,” ucapnya.
Selain itu, Jumhur juga menyoroti pentingnya menghadirkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya terkait aktivitas pertambangan rakyat. Ia mengingatkan agar penanganan persoalan tambang ilegal tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga aktor utama dalam rantai ekonomi.
“Penambang itu belum tentu jahat, karena banyak dari mereka adalah masyarakat lokal. Yang biasanya bermasalah itu penampungnya. Karena itu, penting kita dorong izin usaha pertambangan rakyat agar segera keluar, supaya ada kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurut Jumhur, kehadiran pemerintah pusat di daerah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perhatian terhadap persoalan lingkungan sekaligus memastikan adanya perbaikan nyata dalam berbagai indikator lingkungan hidup.
Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan berkeadilan, ia optimistis upaya menjaga keberlanjutan lingkungan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
