Pemilu Sela 2026: Pertarungan Merebut Kongres AS dan Implikasi Global

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan umum sela (Midterm) di Amerika Serikat pada November 2026 sekilas tampak sebagai urusan domestik, yakni pergantian kursi di Kongres dan dinamika partai yang rutin terjadi setiap dua tahun. Namun bagi dunia, Midterm bukan sekadar soal siapa menguasai DPR dan Senat di Washington. Ia mencerminkan arah politik Amerika sekaligus memengaruhi stabilitas tatanan global yang selama ini bertumpu pada peran negara tersebut.

Dalam midterm mendatang, warga Amerika akan memilih seluruh 435 anggota House of Representatives atau DPR, sekitar sepertiga anggota Senat, serta sejumlah gubernur dan pejabat di tingkat negara bagian, yang bersama-sama akan menentukan peta kekuatan politik di Washington.

Secara historis, Midterm kerap menjadi mekanisme koreksi terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Partai penguasa hampir selalu kehilangan kursi di Kongres. Pola ini mencerminkan berjalannya checks and balances dalam sistem politik Amerika, di mana pemilih menggunakan momentum ini untuk menyeimbangkan kekuasaan.

Namun, Midterm 2026 berlangsung dalam konteks yang lebih kompleks. Polarisasi politik berada pada tingkat yang tinggi dan telah meluas ke persoalan kepercayaan terhadap institusi, termasuk proses pemilu. Kekhawatiran utama bukan hanya siapa yang menang, tetapi apakah hasilnya akan dianggap sah oleh semua pihak (The Economist, 25 April 2026).

Narasi tentang kecurangan pemilu dan kelemahan sistem pemungutan suara telah beredar luas dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kajian tidak menemukan bukti adanya kecurangan sistemik dalam skala besar. Namun dalam politik, persepsi sering kali lebih menentukan daripada fakta. Ketika kepercayaan terhadap proses pemilu melemah, stabilitas politik ikut tergerus.

Dalam konteks ini, midterm 2026 dapat dibaca sebagai referendum terhadap kepemimpinan Donald Trump sekaligus ujian terhadap daya tahan demokrasi Amerika.

Ketidakpuasan terhadap Trump saat ini dipicu oleh beberapa faktor. Tekanan biaya hidup masih dirasakan oleh banyak warga. Kebijakan luar negeri, terutama terkait Iran, menimbulkan kekhawatiran akan konflik yang mahal dan berkepanjangan. Gaya kepemimpinannya juga dinilai sebagian pemilih terlalu konfrontatif dan memperdalam polarisasi.

Namun dukungan terhadap Trump tetap solid di kalangan basisnya, khususnya kelompok Make America Great Again atau MAGA. Survei AP-NORC Center for Public Affairs Research pada Maret 2026 menunjukkan bahwa Trump masih menikmati dukungan kuat di kalangan pemilih Partai Republik, sementara survei Reuters/Ipsos pada April 2026 memperlihatkan bahwa isu-isu seperti imigrasi tetap mendapat dukungan luas dari basis tersebut. Bagi kelompok ini, Trump dipandang sebagai representasi perlawanan terhadap elite politik dan ekonomi di Washington.

Dalam konteks elektoral, berbagai model prediksi mulai memberi gambaran awal. Analisis The Economist edisi April 2026 menunjukkan bahwa Partai Demokrat memiliki peluang sangat besar untuk merebut kembali House of Representatives. Pola historis, tingkat kepuasan publik yang relatif rendah terhadap pemerintah, serta meningkatnya kompetisi di sejumlah distrik menjadi faktor utama. Untuk Senat, situasinya lebih terbuka karena sangat ditentukan oleh dinamika di masing-masing negara bagian.

Meski demikian, Midterm masih sekitar enam bulan lagi. Polling saat ini harus dibaca sebagai potret sementara, bukan hasil akhir. Dalam politik Amerika, enam bulan adalah periode yang panjang. Perubahan kondisi ekonomi, eskalasi atau de-eskalasi konflik luar negeri, serta kualitas kandidat dapat mengubah arah kontestasi.

Jika Partai Demokrat menguasai Kongres, implikasinya akan langsung terasa pada proses pemerintahan. Agenda legislasi akan sulit bergerak, sementara fungsi pengawasan terhadap eksekutif akan meningkat. Investigasi politik, tarik-menarik anggaran, serta hambatan dalam pengangkatan pejabat menjadi konsekuensi yang hampir pasti.

Jika skenario tersebut terjadi, tidak berarti kebijakan Trump akan sepenuhnya terhenti. Pengalaman politik Amerika menunjukkan bahwa presiden tetap memiliki ruang manuver melalui kewenangan eksekutif. Trump berpotensi mengandalkan executive orders, kebijakan tarif, serta instrumen regulasi untuk tetap mendorong agendanya tanpa melalui Kongres. Dalam konteks tertentu, isu seperti perdagangan, imigrasi, dan kebijakan industri dapat dijalankan secara lebih unilateral. Pada saat yang sama, konfrontasi dengan Kongres dapat menjadi bagian dari strategi politik untuk mempertahankan mobilisasi basis pendukungnya.

Jika Partai Demokrat menguasai Kongres, isu pemakzulan atau impeachment terhadap Donald Trump juga berpotensi kembali mengemuka. Secara prosedural, House of Representatives (DPR) memiliki kewenangan untuk memulai proses impeachment melalui mayoritas sederhana. Namun untuk memberhentikan presiden dari jabatannya, dibutuhkan persetujuan dua pertiga anggota Senat yakni threshold (ambang) yang secara politik sangat sulit dicapai. Dengan komposisi politik yang terpolarisasi, impeachment lebih mungkin menjadi instrumen tekanan politik daripada jalur realistis untuk mengakhiri masa jabatan presiden.

Dalam kondisi tersebut, arah kebijakan Amerika, termasuk kebijakan luar negeri dan ekonomi eksternal, akan semakin dipengaruhi oleh dinamika domestik. Bagi mitra dan pelaku pasar global, yang menjadi perhatian bukan hanya arah kebijakan, tetapi tingkat kepastian dan konsistensinya.

Dengan demikian, pemilu sela 2026 pada akhirnya lebih tepat dibaca sebagai indikator tentang bagaimana Amerika akan dikelola dalam dua tahun ke depan. Bagi negara lain, pertanyaannya menjadi praktis: seberapa predictable kebijakan Washington, dan seberapa jauh ruang kerja sama masih tersedia.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.