4 hours ago
6
Pemadaman karhutla (ilustrasi).
REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan selama musim kering. Koordinasi lintas sektor diperkuat untuk mempercepat pemantauan, pencegahan, dan penanganan apabila kebakaran terjadi.
Penguatan kesiapsiagaan dilakukan melalui koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan terkait. Pemerintah memetakan potensi kerawanan sekaligus menyiapkan sumber daya untuk merespons kemunculan titik api di sejumlah wilayah Papua.
Gubernur Papua Matius D Fakhiri mengatakan, periode Agustus hingga November perlu diwaspadai karena kondisi musim kering dapat meningkatkan risiko kebakaran. Pemantauan lapangan dinilai penting untuk mengetahui wilayah rawan sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum api meluas. “Karena itu, kamu mengambil langkah cepat untuk berkoordinasi dan berkolaborasi,” ujar Matius dalam siaran pers, Kamis (10/9/2026).
Selain faktor cuaca, aktivitas pembukaan lahan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam mencegah karhutla. Pemerintah daerah meminta masyarakat dan pelaku usaha menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Saya minta semua pihak, dari masyarakat hingga pengusaha, tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Bisa dengan cara lain, seperti dikubur atau metode alternatif lainnya,” tegas Matius D. Fakhiri.
Kesiapan personel dan peralatan TNI-Polri juga disiapkan untuk mendukung penanganan apabila kebakaran terjadi. Sejumlah sarana, termasuk mobil water cannon, dapat digunakan untuk membantu pemadaman serta distribusi air ketika kekeringan mengganggu kebutuhan masyarakat.
“Kesiapan TNI dan Polri sangat penting. Mereka bisa berada di garis terdepan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kebakaran jika terjadi,” tambah Matius D. Fakhiri.
Koordinasi Forkopimda juga menjadi sarana pertukaran informasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah menilai kesamaan informasi diperlukan agar pemantauan dan respons terhadap potensi karhutla dapat dilakukan secara terkoordinasi di daerah.
Pemerintah Provinsi Papua juga meminta masyarakat ikut mengurangi risiko kebakaran dengan menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Upaya tersebut dinilai penting karena pencegahan menjadi langkah awal sebelum pengerahan personel dan peralatan dilakukan.
“Ini tanggung jawab bersama. Kita harus bergerak dari sekarang agar tidak menyesal di kemudian hari,” ujar Matius.
