Menteri PKP Maruarar Sirait dan Gubernur Jakarta Pramono Anung saat memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/9/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat terus berupaya menyediakan hunian untuk masyarakat melalui program 3 juta rumah. Namun, program subsidi rumah yang disediakan pemerintah pusat mayoritas berada di luar wilayah Jakarta.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta ikut menyediakan rumah subsidi di wilayah Jakarta. Namun, rumah itu bukan dalam bentuk rumah susun (rusun), melainkan rumah tapak.
"Mungkin ke depan kita diskusikan bagaimana kerja sama pusat dan Jakarta memanfaatkan aset-aset yang ada, bagaimana kita mulai membangun rumah subsidi di Jakarta, Pak. Jangan ke atas, kalau boleh kita pertimbangkan," kata Maruarar di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Ia menilai, ekosistem untuk membangun perumahan di wilayah Jakarta sudah sangat lengkap. Artinya, seluruh kontraktor, pengembang atau developer, toko bangunan, UMKM, tersedia di Jakarta.
Dukungan pembiayaan dari bank pun tersedia, mulai dari bank Himbara seperti Bank Mandiri, BRI, BTN, hingga Bank Jakarta dan bank swasta lainnya juga telah menyatakan dukungan untuk program itu.
"Jadi kita betul-betul sinerginya langsung dari ekosistemnya lengkap hadir," kata dia.
Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku siap mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Melalui program itu, diharapkan masyarakat dapat makin mudah untuk memiliki hunian.
Pramono menambahkan, Pemprov Jakarta juga akan menyiapkan 19.809 unit rumah susun untuk mendukung program itu. "Pemerintah DKI Jakarta memberikan dukungan dan support sepenuhnya untuk program 3 Juta Rumah yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata dia.