Foto ilustrasi Makan Bergizi Gratis nasi goreng telur ceplok. - Foto dibuat menggunakan Artificial Intelligence/AI
Harianjogja.com, JAKARTA—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) berpeluang dijalankan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji penggunaan kantin sekolah dan dapur umum yang telah beroperasi sebagai bagian dari strategi efisiensi pelaksanaan MBG di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang terbatas.
Skema tersebut menjadi salah satu opsi yang sedang disiapkan BGN untuk menjangkau peserta program di kawasan terpencil tanpa harus membangun dapur baru. Langkah ini dinilai lebih efektif, terutama di daerah yang jumlah siswanya relatif sedikit dan tersebar di wilayah kepulauan maupun kawasan sulit dijangkau.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan pendekatan tersebut muncul setelah pihaknya menemukan sejumlah daerah yang secara jumlah penerima manfaat tidak memungkinkan dibangun satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur baru.
"Misalnya begini Mas, di tempat terpencil itu saya misalnya di Lombok. Di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur," ujar Nanik usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).
Dalam kondisi demikian, keberadaan kantin sekolah dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tanpa harus menambah investasi infrastruktur baru.
"Tapi di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan. Jadi kantin ini salah satu alternatif," katanya.
Model serupa, menurut Nanik, juga berpotensi diterapkan di sejumlah wilayah kepulauan lain yang memiliki jumlah siswa terbatas. BGN melihat pemanfaatan sarana yang telah tersedia sebagai solusi yang lebih realistis dibanding membangun dapur baru di setiap lokasi.
Ia mencontohkan pengalamannya saat mengunjungi salah satu pulau di Raja Ampat. Di wilayah tersebut terdapat sekitar 115 murid, namun sudah tersedia dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
"Di sebuah pulau muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina, ya kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini," ujarnya.
Karena itu, BGN membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak melalui pemanfaatan fasilitas yang telah ada, baik kantin sekolah maupun dapur umum milik perusahaan, lembaga, atau organisasi yang memenuhi standar pelaksanaan program.
"Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di 3T," kata Nanik.
Menurut dia, pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi efisiensi yang sedang dirancang BGN di bawah kepemimpinannya. Selain memperluas jangkauan layanan MBG di daerah 3T, langkah itu juga diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang telah tersedia sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.
Pemanfaatan kantin sekolah dan dapur umum yang sudah beroperasi juga dinilai sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan pembiayaan program terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Iya, ini bagian efisiensi supaya tidak tadi menggunakan semuanya APBN," tandas Nanik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
