Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan memberlakukan kebijakan mandatori pencampuran biodiesel sebesar 50% (B50) pada Solar mulai 1 Juli 2026 mendatang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah sudah melakukan uji coba B50 selama 6 bulan. Uji coba tersebut dilakukan di berbagai jenis mesin, mulai dari alat berat, kereta api, hingga truk.
Dengan begitu, target implementasi B50 bisa diterapkan mulai 1 Juli 2026 mendatang.
"Tetapi sebentar lagi akan final dan sampai dengan hari ini uji cobanya alhamdulillah cukup baik. Dan 1 Juli mulai diterapkan implementasi B50," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Penerapan B50 juga sesuai dengan tujuan pemerintah saat ini yakni mendiversifikasi sumber energi dalam negeri. Hal itu juga sejalan dengan antisipasi eskalasi geopolitik dunia yang tidak menentu saat ini.
"Bayangkan sekarang kalau tidak ada kita diversifikasi, kita mau berharap kepada siapa," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan mandatori biodiesel B50 ini dalam konferensi pers tentang Kebijakan Pemerintah dalam Mitigasi Risiko dan Antisipasi Dinamika Global secara daring dari Korea Selatan, Selasa (31/3/2026).
Kebijakan ini tak lain sebagai bentuk pemerintah dalam melakukan efisiensi energi untuk mengantisipasi dampak perang Timur Tengah.
"Bagian kemandirian energi dan efisiensi, pemerintah menerapkan B50 per 1 Juli 2026," ungkap Airlangga, Selasa (31/3/2026).
"Pertamina siap blending dan mengurangi BBM fosil 4 juta kilo liter (kl). Ini dalam satu tahun. Dalam 6 bulan dari fosil dan subsidi biodiesel nilainya (penghematan) Rp 48 triliun," jelasnya.
Sehari sebelum konferensi pers tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan meningkatkan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel barbasis sawit (CPO) menjadi 50% (B50) pada tahun 2026 ini.
Target tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo di hadapan para investor dan pelaku usaha dalam acara Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa peningkatan porsi biodiesel dari kelapa sawit tersebut merupakan bagian dari transformasi Indonesia menuju kemandirian energi hijau. Saat ini, Indonesia telah menerapkan bauran biodiesel sebesar 40% (B40). Mandatari B40 telah diberlakukan sejak awal 2025.
"Tahun ini kita akan memproduksi bahan bakar diesel dari kelapa sawit, dan sekarang porsinya ditingkatkan dari 40% menjadi 50%," ungkap Prabowo dalam pidato di Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).
Selain biodiesel untuk substitusi Solar, Prabowo juga menegaskan rencana pengembangan bioetanol sebagai campuran bahan bakar bensin.
Pemerintah akan mengoptimalkan sumber daya alam domestik seperti singkong, tebu, dan jagung sebagai bahan baku utama.
Hal itu utamanya lantaran ketidakpastian kondisi geopolitik global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, dinilai memberikan ancaman langsung terhadap keamanan pasokan energi nasional.
"Bagi kami, hal ini lebih mendesak karena situasi geopolitik di Timur Tengah memberikan ketidakpastian strategis bagi keamanan energi kami. Oleh karena itu, kami bertekad untuk memaksimalkan apa yang kami miliki dan mengamankan energi terbarukan," tegas Prabowo.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]


















































