Suasana Capitol Building yang merupakan kantor Kongres Amerika Serikat di Washington, D.C, Amerika Serikat, Rabu (15/10 - 2025). Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang tengah mengalami penutupan (shutdown) sempat dibuat pusing dengan pemberian gaji. Namun Gedung Putih telah menemukan cara untuk membayar gaji personel militer tanpa melalui persetujuan Kongres AS.
Dilaporkan Axios dari Antara, mengutip sumber pemerintahan, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (Office of Management and Budget/OMB) ingin menggunakan 2,5 miliar dolar AS (sekitar Rp41,4 triliun) dari dana perumahan militer yang dialokasikan untuk tunjangan perumahan bagi personel militer dalam “One Big Beautiful Bill" (rancangan undang-undang untuk anggaran yang besar).
Selain itu, mereka juga dikabarkan siap mengambil 1,4 miliar dolar AS (Rp23,2 triliun) dari dana Penelitian, Pengembangan, Uji, dan Evaluasi serta 1,4 miliar dolar AS dari rekening pengadaan Departemen Pertahanan yang biasanya digunakan untuk pembangunan kapal militer.
Salah satu sumber menambahkan bahwa Gedung Putih telah menemukan lebih banyak dana untuk melanjutkan pembayaran gaji personel militer jika penutupan pemerintah berlangsung dalam jangka panjang.
Pemerintahan Trump meyakini bahwa para lawan politiknya tidak akan menggugat Gedung Putih atas keputusan ini karena langkah hukum seperti itu akan sangat tidak populer.
Tahun fiskal baru AS dimulai pada 1 Oktober, tetapi Kongres gagal mengesahkan anggaran, sehingga pemerintah AS tidak dapat beroperasi secara penuh.
Penutupan pemerintah di AS melibatkan penghentian beberapa kegiatan lembaga-lembaga pemerintah yang dibiayai langsung oleh Kongres akibat kurangnya anggaran untuk tahun fiskal berikutnya. Situasi semacam ini jarang terjadi.
Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa ia dapat memanfaatkan penutupan pemerintah ini untuk mengurangi jumlah staf dan gaji secara besar-besaran.
Ia juga menuding Partai Demokrat sebagai penyebab kebuntuan anggaran dan menyebut bahwa Gedung Putih sedang memanfaatkan situasi tersebut untuk menghapus program-program yang tidak disukai Partai Republik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
