Newswire Minggu, 02 Agustus 2026 09:17 WIB
Salah satu embung yang terdapat di IKN.ist/pupr
Harianjogja.com, PENAJAM PASER UTARA—Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur akan dijadikan percontohan rehabilitasi mangrove dalam pelaksanaan Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Model yang diterapkan di IKN nantinya akan direplikasi di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Utara.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan kesiapan IKN menjadi lokasi awal pelaksanaan program yang diinisiasi Kementerian Kehutanan dan didukung pendanaan Bank Dunia tersebut.
"Kami sebenarnya sudah melakukan, tapi dengan adanya M4CR ini tentunya menjadi tanggung jawab yang lebih besar dan harus berhasil," katanya seusai menyampaikan sambutan dalam acara Media Gathering M4CR di Penajam Paser Utara, di Kalimantan Timur, Sabtu (1/8).
Program M4CR akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, dan Sumatera Utara.
"Jadi, kami siap untuk menjadi salah satu lokasi contoh. Nantinya, prototipe di IKN ini akan direplikasi untuk wilayah Kaltara, Kaltim, Riau, dan Sumut," kata Basuki.
Basuki menjelaskan Program M4CR ditargetkan rampung pada 2027 sehingga pelaksanaannya harus dipercepat. Di wilayah IKN sendiri, target penanaman mangrove secara keseluruhan mencapai sekitar 1.100 hektare, dengan porsi sekitar 150 hektare berasal dari Program M4CR.
"M4CR ini kan targetnya sampai tahun 2027, jadi harus kita kerjakan lebih cepat. IKN menargetkan sekitar 1.100 hektare untuk penanaman secara keseluruhan, di mana untuk M4CR sendiri porsinya sekitar 150 hektare," kata dia.
Ia optimistis target penanaman mangrove di wilayah IKN dapat dicapai sesuai jadwal.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Muhammad Zainal Arifin selaku Direktur Eksekutif Program M4CR mengatakan IKN dipilih sebagai lokasi awal agar menjadi contoh bagi daerah lain.
"Kami ingin apa yang dicontohkan di IKN ini ditiru oleh pemerintah daerah lain. Kekuatan ekologi inilah yang menjamin pertumbuhan sosial dan ekonomi di masa depan," katanya.
Di sisi lain, Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga mempercepat pembangunan fisik tahap II untuk memenuhi target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Percepatan pembangunan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan kementerian, investor, penyedia jasa konstruksi, hingga konsultan agar seluruh proyek berjalan sesuai jadwal. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara rutin untuk memastikan pembangunan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), maupun investasi swasta berjalan selaras.
Basuki mengatakan pembangunan IKN saat ini ditopang tiga sumber pembiayaan utama, yakni APBN yang dilaksanakan kementerian, APBN melalui mekanisme KPBU, serta investasi swasta.
Menurut dia, proyek yang dibiayai APBN tidak hanya menjadi tanggung jawab Otorita IKN, tetapi juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
"Pembangunan yang didanai APBN tidak hanya dilaksanakan oleh Otorita IKN, tetapi juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Basuki dikutip dari laman resmi Otorita IKN, Minggu (19/7/2026).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
