Foto ilustrasi. Karyawan melintas di dekat monitor pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. ANTARA FOTO - Sigid Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA—IHSG pekan ini diproyeksikan bergerak volatile dengan kecenderungan konsolidasi di tengah meningkatnya risiko geopolitik global. Eskalasi konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) hingga dinamika Selat Hormuz menjadi faktor utama yang membayangi pasar keuangan.
Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Imam Gunadi menyebut, IHSG berpotensi bergerak dalam rentang support di level 8.031 dan resistance di 8.437 pada perdagangan sepekan ke depan.
"IHSG pekan ini berpotensi bergerak volatile dengan kecenderungan konsolidasi dengan support di 8.031 dan resistance di 8.437," ujar Imam dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Menurut Imam, eskalasi konflik Iran dengan Israel dan AS serta ketegangan di Asia Selatan meningkatkan premi risiko global, terutama seiring berkembangnya situasi di sekitar Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi energi dunia.
"Ketidakpastian ini berpotensi mendorong penguatan dolar AS dan kenaikan harga komoditas energi, yang biasanya memicu rotasi dana ke aset safe haven dan menekan arus modal ke emerging markets, termasuk Indonesia," ujarnya.
Meski demikian, bagi IHSG, lonjakan harga minyak dan batu bara justru dapat menjadi penopang sektor energi dan pertambangan, khususnya jika harga komoditas mampu bertahan di level tinggi.
Imam menjelaskan, Indonesia sebagai eksportir batu bara dan komoditas energi berpeluang menikmati kenaikan average selling price (ASP) serta potensi perbaikan margin emiten sektor terkait.
"Dalam kondisi global yang tidak pasti, saham berbasis komoditas sering kali menjadi proxy lindung nilai terhadap risiko geopolitik dan inflasi global," kata Imam.
Namun, ia mengingatkan apabila eskalasi konflik memicu kenaikan harga energi yang terlalu tajam dan berkepanjangan, risiko inflasi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dapat meningkat.
Kenaikan harga minyak yang signifikan dinilai berpotensi memperbesar tekanan pada neraca transaksi berjalan melalui lonjakan impor migas, sekaligus memicu volatilitas rupiah.
"Jika rupiah melemah dan imbal hasil obligasi global naik maka volatilitas IHSG bisa meningkat karena investor asing cenderung mengurangi eksposur pada aset berisiko," ujar Imam.
Dengan demikian, dalam jangka pendek, arah IHSG sangat ditentukan oleh apakah kenaikan harga energi tetap terkendali dan mendukung kinerja emiten komoditas, atau justru berubah menjadi shock inflasi yang menekan stabilitas makroekonomi.
Imam juga menyoroti meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang beriringan dengan perubahan kebijakan perdagangan AS, serta peringatan lembaga pemeringkat kredit terhadap kondisi fiskal Indonesia.
"Kombinasi isu ini menciptakan kondisi kehati-hatian di pasar keuangan global hingga pasar domestik," ujarnya.
Secara ekonomi global, dampak eskalasi Timur Tengah terasa melalui perkembangan di Selat Hormuz, yang menjadi jalur transit sekitar 20–25 persen pasokan minyak mentah dan LNG dunia setiap hari.
Gangguan di Selat Hormuz berpotensi mengguncang pasar energi global, karena jalur ini memfasilitasi perdagangan puluhan juta barel minyak dan gas per hari, sekaligus memengaruhi harga energi, rantai pasok, hingga premi asuransi pengiriman.
Di tengah ketidakpastian tersebut, kebijakan ekonomi AS juga mengalami perubahan signifikan. Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar tarif impor global yang sebelumnya diberlakukan pemerintahan Donald Trump karena dinilai melampaui kewenangan hukum, sehingga pemerintah AS harus mencari dasar hukum baru.
Trump kemudian mengumumkan rencana kenaikan tarif impor global menjadi 15 persen sebagai respons atas pembatalan tersebut.
Selain itu, Departemen Perdagangan AS menetapkan bea masuk anti-subsidi terhadap panel surya dari beberapa negara, termasuk Indonesia, dengan tarif antara 86 persen hingga 143,3 persen karena dianggap menerima subsidi yang merugikan industri domestik AS.
"Ketentuan tarif tinggi ini dapat menekan ekspor sektor energi terbarukan Indonesia ke pasar AS dan menambah tekanan pada neraca perdagangan sektor terkait," kata Imam.
Dari dalam negeri, S&P Global Ratings memperingatkan tekanan fiskal Indonesia yang meningkat, dengan rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara diperkirakan telah atau berpotensi bertahan di atas 15 persen, yang menjadi tolok ukur penting dalam penilaian kesehatan fiskal.
Jika rasio tersebut tetap tinggi dalam jangka menengah, potensi penurunan peringkat kredit (downgrade) bisa terjadi meski outlook saat ini masih stabil.
"Peringatan ini menambah kehati-hatian investor dan pembuat kebijakan dalam menanggapi gejolak global sambil mengelola tantangan fiskal domestik," ujar Imam.
Memasuki awal Maret 2026, pasar juga menantikan sejumlah rilis data penting, antara lain PMI Manufaktur Indonesia Februari 2026, Neraca Perdagangan Januari 2026, Inflasi Februari 2026, PMI ISM Manufaktur AS, PMI ISM Jasa AS, PMI NBS China, Initial Jobless Claims AS, Cadangan Devisa Indonesia, Non-Farm Payrolls AS, serta tingkat pengangguran AS yang berpotensi memengaruhi arah IHSG dalam jangka pendek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
