Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis (26/9/2024) menyerukan penangguhan keanggotaan Israel dari Majelis Umum PBB. - ANTARA - Anadolu
Harianjogja.com, JAKARTA –Presiden AS Donald Trump mencabut visa kedatangan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk berpidato saat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
PBB pun pada Jumat (19/9/2025) lalu memberikan izin agar Mahmoud Abbas berpidato secara virtual di Sidang Umum tahunan pekan depan. Keputusan itu diambil setelah Amerika Serikat menolak memberinya visa untuk datang ke New York.
BACA JUGA: Quattrick Juara Umum Porda DIY, Bupati Sleman Tingkatkan Sarpras Latihan Atlet
Melansir dari Bisnis, Minggu (21/9/2025), Majelis Umum PBB memberikan izin tersebut usai melakukan pemungutan suara. Sebanyak 145 negara menyatakan setuju, sedangkan lima menolak dan enam lainnya abstain.
Aturan baru ini juga membuka peluang bagi Abbas maupun pejabat tinggi Palestina lain untuk berpartisipasi dalam pertemuan atau konferensi PBB melalui video selama setahun ke depan apabila akses mereka ke AS ditolak.
AS sebelumnya mengumumkan pencabutan visa terhadap Abbas dan sekitar 80 pejabat Palestina lain yang tergabung dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina. Sebelum pemungutan suara, diplomat AS Jonathan Shrier mengatakan penolakan AS terhadap resolusi ini tidak mengejutkan.
“Pemerintahan Trump telah menegaskan bahwa PLO dan Otoritas Palestina harus bertanggung jawab karena gagal memenuhi komitmen dasar dalam Perjanjian Oslo, sekaligus merusak prospek perdamaian,” ungkapnya seperti dikutip Reuters.
Berdasarkan perjanjian markas besar PBB tahun 1947, AS pada prinsipnya wajib memberi akses bagi diplomat asing ke New York. Namun, Washington berdalih bisa menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, maupun kebijakan luar negeri.
Abbas juga akan hadir secara virtual dalam konferensi tingkat tinggi yang digagas Prancis dan Arab Saudi pada Senin mendatang. Pertemuan itu bertujuan menggalang dukungan bagi solusi dua negara, dengan sejumlah negara diperkirakan akan secara resmi mengakui Palestina.
RI Merespons
Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi kabar penolakan visa oleh AS terhadap sejumlah delegasi Palestina yang hendak menghadiri Sidang Umum PBB ke-80. Menurutnya, pemberian visa merupakan domain otoritas AS, tetapi Indonesia bersama sejumlah negara lain mendorong agar kebijakan tersebut ditinjau kembali.
"Kemarin juga pada saat di Doha ada beberapa suara untuk berusaha agar visa itu bisa diberikan untuk beberapa delegasi yang katanya tidak diberikan,” kata Sugiono di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jumat (19/9/2025) malam.
Kendati begitu, Sugiono tidak merinci apakah Indonesia sudah menyampaikan nota diplomatik resmi, namun dia menegaskan bahwa isu Palestina akan tetap menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Umum PBB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
