Foto ilustrasi perkampungan warga miskin Indonesia, dibuat dengan menggunakan Artificial Intelligence, ChatGPT.
Harianjogja.com, BANTUL – Dinas Sosial Kabupaten Bantul tengah mematangkan skema dan sasaran alokasi bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2026 sering dengan berlakunya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran agar lebih tepat sasaran. Hal ini sekaligus merespons Instruksi Presiden No. 4 dan 8/2025 terkait penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Sosial Bantul, Tatik Windari menyatakan, pembahasan alokasi dan juga jumlah penerima sasaran untuk tahun depan masih terus dikoordinasikan pihaknya dengan para pendamping Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Pendamping TKPK) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
BACA JUGA: Wabup Sleman Tuntut Keterlibatan Setiap OPD Turunkan Angka Kemiskinan
“Bantul bertekad agar semua bansos tepat sasaran. Karena itu, kami masih harus menghitung ulang data penerima dan memilah mana yang sudah ditangani pusat, dan mana yang perlu ditangani lewat APBD,” kata Tatik, Sabtu (20/9/2025).
Ia menyebut, komitmen pemerintah pusat maupun daerah sama, yakni memastikan tidak ada bansos yang salah sasaran. Dinsos bersama perangkat daerah terkait, kata dia juga akan melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk mengerucutkan sasaran penerima bansos di 2026.
Menurut Tatik, tren angka kemiskinan di Kabupaten Bantul terus mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Meski begitu, angkanya masih di atas 10%. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase kemiskinan daerah ini pada 2024 mencapai 11,66% dengan jumlah kemiskinan ekstrem sebanyak 0,82% atau sekitar 8.008 jiwa.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Bantul, Sukrisna Dwi Susanta menyebut, pihaknya telah mendapatkan arahan bahwasanya alokasi APBD Bantul 2026 dikhususkan pada belanja modal dan juga bansos. Ia memastikan bahwa program bansos yang sudah berjalan tidak akan terhenti. “Kalau ada efisiensi anggaran, itu hanya menyangkut operasional internal kantor. Untuk bansos tetap jalan,” katanya.
Sukrisna menambahkan, program penanganan kemiskinan tidak hanya lewat bansos, tetapi juga dukungan lain seperti program Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Boga Sehat, jaminan kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat melalui dinas terkait. “Targetnya tahun depan masalah kemiskinan ekstrem bisa tuntas di Bantul,” pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
