2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah di Eropa tengah mencari cara untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mengenakan pajak lebih besar kepada kalangan super kaya. Namun, pakar menilai pajak kekayaan langsung jarang efektif dan kerap meleset dari target.
Sejarah menunjukkan bahwa pajak kekayaan hanya menghasilkan pendapatan kecil. Sementara orang kaya bisa dengan mudah mengalihkan aset mereka ke perusahaan, perwalian, atau surga pajak.
Karena itu, sejumlah ekonom menyarankan alternatif lain seperti pajak keuntungan modal dan pajak warisan. Bahkan, cara lain juga ditempuh seperti biaya keluar bagi mereka yang pindah ke yurisdiksi pajak lebih rendah.
"Kekhawatiran tentang ketimpangan kekayaan tidak menyiratkan bahwa pemerintah harus menggunakan pajak kekayaan bersih. Meningkatkan pajak penghasilan modal cenderung lebih adil dan lebih efisien," tulis IMF dalam panduan terbarunya, seperti dikutip Reuters, Senin (22/9/2025).
Di Eropa, Swiss, Spanyol, dan Norwegia masih memiliki skema pajak kekayaan sementara Pancis dan Inggris mempertimbangkan opsi serupa untuk menutup defisit anggaran. Namun, penelitian Paris School of Economics menunjukkan kalangan ultra kaya hampir tidak membayar pajak sama sekali.
"Kita perlu memastikan bahwa para miliarder membayar setidaknya sama besarnya dengan kelompok sosial lainnya. Ini adalah pertanyaan mendasar tentang keadilan," kata ekonom Gabriel Zucman, penggagas usulan pajak 2% bagi 0,01% orang terkaya di Prancis.
Selain itu, OECD menilai keuntungan modal dan dividen kerap dikenakan pajak lebih rendah daripada pendapatan tenaga kerja. Sehingga membuka celah bagi ketidakadilan.
"Perlakuan pajak yang menguntungkan atas keuntungan merupakan pendorong signifikan rendahnya tarif pajak efektif di kalangan individu berpenghasilan tinggi," tulis OECD.
Pajak warisan juga muncul sebagai opsi. OECD menyebut pungutan ini lebih adil dan efisien dibanding pajak kekayaan. Karena tidak menghalangi orang menabung untuk masa tua.
Namun, banyak negara Eropa masih memberikan pengecualian besar, terutama pada aset bisnis. Kelompok advokasi pajak menilai reformasi ini mendesak.
"Salah satu hal yang merusak hasil sosial bagi semua orang, termasuk yang terkaya, adalah ketimpangan. Ketimpangan yang tinggi merusak pertumbuhan ekonomi dan bahkan harapan hidup," ujar CEO Tax Justice Network, Alex Cobham.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Eropa Barat Dilanda Pemadaman Listrik Terburuk
