Sekolah Rakyat. - Foto ilustrasi dibuat oleh AI - ChatGPT
Harianjogja.com, TANGERANG SELATAN—Komisi VIII DPR menyoroti asesmen awal program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos). Evaluasi diperlukan karena sejumlah siswa yang lolos seleksi kesulitan beradaptasi hingga memilih mundur.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan tercatat sembilan siswa mengundurkan diri dari kuota 150 peserta di Kota Tangerang Selatan.
“Ini menjadi evaluasi kami bahwa asesmen awal sangat menentukan. Anak-anak harus melalui psikotes, asesmen keluarga di daerah, serta pendampingan tenaga ahli sejak awal agar bisa beradaptasi dengan baik,” ungkap Selly di Tangerang Selatan, Rabu (17/9/2025).
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di berbagai daerah.
Selly hadir dalam pertemuan Komisi VIII DPR dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Wali Kota Tangerang Selatan, serta peninjauan ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan.
Ia menjelaskan sejumlah siswa yang lolos seleksi ternyata menghadapi tantangan psikologis dan sosial yang tidak terdeteksi sejak awal. Hal itu, menurutnya, memicu sebagian anak memilih mundur dari program.
BACA JUGA: Manunggal Fair Kulonprogo Targetkan 100 Ribu Pengunjung Tahun Ini
Selain asesmen, Selly juga menyoroti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang hanya berlangsung sekitar dua pekan.
Menurut dia, durasi tersebut tidak cukup untuk membekali kesiapan mental siswa yang harus tinggal di asrama.
Menurut Selly, setiap daerah memiliki kultur berbeda sehingga anak-anak berpotensi mengalami shock dalam beradaptasi dan perlu mendapatkan pendampingan terapis sejak awal masa pendidikan hingga mereka menyelesaikan program Sekolah Rakyat.
Dia menegaskan pentingnya pendampingan psikologis dan sosial yang konsisten agar siswa mampu bertahan di program pendidikan alternatif tersebut.
“Fenomena anak-anak yang akhirnya mundur dari Sekolah Rakyat seharusnya tidak terjadi jika asesmen awal dan pendampingan dilakukan lebih baik,” kata Selly.
Selly menambahkan, Komisi VIII DPR akan terus memantau pelaksanaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah agar tujuan utama program dalam membuka kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera benar-benar tercapai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
