2 weeks ago
12
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (22/9/2025). Menteri Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Agustus 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak berhenti pada sekedar wacana dalam penanganan kasus mafia impor baja dan tekstil yang tengah disorot publik.
Pemerintah, menurutnya, harus segera mengambil langkah tegas, terukur, dan sistematis untuk menindak para pelaku yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun.
“Pernyataan Menkeu bahwa nama-nama mafia sudah dikantongi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jangan hanya menjadi headline, tetapi harus menjadi tindakan hukum nyata yang memberikan efek jera,” tegas Mulyanto dalam keterangan yang diterima Republika, Kamis (23/10/2025).
Ia menjelaskan, praktik penyelundupan dan under-invoicing di sektor baja dan tekstil tidak hanya menyebabkan hilangnya penerimaan negara hingga sekitar Rp 50–60 triliun per tahun, tetapi juga menghancurkan industri nasional dan mengancam jutaan tenaga kerja lokal.
Barang impor ilegal dan undervalue menciptakan persaingan tidak sehat, mematikan pabrik dalam negeri, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau mafia ini dibiarkan, maka negara akan kehilangan dua hal sekaligus: uang dan kedaulatan ekonomi. Selain juga membuat puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Kita tidak bisa bicara industrialisasi kalau industri dasarnya — baja dan tekstil — justru dikendalikan oleh mafia,” lanjutnya.
