3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bocoran mengenai aturan baru soal devisa hasil ekspor (DHE). Seperti diketahui aturan ini tak kunjung terbit. Padahal awalnya aturan ini rencananya akan diterapkan per 1 Januari 2026.
Purbaya pun mengatakan aturan DHE SDA sudah diproses di kantor Menteri Sekretariat Negara. Dalam aturan tersebut, Purbaya mengatakan akan ada pengecualian bagi sumber daya alam tertentu.
"Nanti dicek lagi masih natural resources, setahu saya ada yang dikecualikan, nanti kalau sudah keluar," ujar Purbaya, Jumat (24/4/2026).
Sebelumnya, Purbaya mengatakan, Presiden Prabowo sudah menyetujui terkait dengan aturan baru DHE SDA tersebut. Aturan ini tinggal menunggu proses pengundangan setelah penyempurnaan akhir.
"DHE SDA jadi, sudah disetujui, tapi belum diundangkan. Sedang revisi sedikit, tapi itu pasti jadi," ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia pun menjelaskan, revisi DHE SDA yang dilakukan ini sebenarnya hanya bersifat minor. Penyesuaian itu dilakukan untuk mengakomodasi permintaan sejumlah pihak yang mengusulkan adanya pengecualian, dan usulan tersebut telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Purbaya, pengecualian diberikan karena beberapa ketentuan dalam aturan sebelumnya dinilai tidak lagi relevan dengan tujuan utama kebijakan DHE SDA.
Pemerintah ingin memastikan devisa dari sektor sumber daya alam tidak lari ke luar negeri, terutama jika kegiatan usaha didanai oleh perbankan domestik dan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia.
"Tujuannya adalah menahan uang-uang domestik yang pinjam ke bank domestik, yang pakai sumber daya alam domestik, tapi keuntungannya justru disimpan di luar negeri," jelasnya.
Pemerintah menargetkan aturan ini bisa mulai berlaku pada April 2026. Dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang DHE SDA, terdapat sejumlah perubahan penting.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
