8 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis isu yang menyebutkan bahwa pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri sedang dalam kondisi krisis atau menipis.
Bahlil memastikan ketersediaan batu bara untuk pembangkit listrik aman hingga 14 hari dan masih memenuhi standar minimal ketahanan energi nasional.
Hal itu dia sampaikan di depan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, pada Jumat (13/3/2026), terkait kondisi riil stok batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Dia menegaskan bahwa cadangan energi di berbagai fasilitas pembangkit, baik milik negara maupun swasta, terpantau cukup untuk mendukung operasional.
"Kami laporkan Pak untuk seluruh PLTU, PLTU yang ada baik IPP (Independent Power Producers) maupun punya PLN ketersediaan batu bara sekarang rata-rata di 14 hari. Jadi itu masih dalam standar minimal nasional," ungkap Bahlil.
Ia memastikan, pemerintah memegang kendali penuh atas produksi dan distribusi komoditas tambang di Tanah Air.
Untuk mengamankan pasokan batu bara untuk PLTU, pemerintah menerapkan regulasi melalui persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang. Pemerintah mewajibkan pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) sebelum keran ekspor batu bara diizinkan untuk dibuka.
"Bahkan kami telah menyiapkan Kepmen bahwa seluruh produk batu bara yang kita hasilkan memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri sisanya baru kita ekspor," jelas Bahlil.
Merespons laporan tersebut, Prabowo memberikan arahan tegas mengenai tata kelola sumber daya alam. Ia mengingatkan kembali bahwa seluruh hasil bumi, termasuk batu bara, sepenuhnya adalah milik negara dan harus diutamakan untuk kepentingan rakyat.
"Saya tegaskan di sini, bener bahwa semua produksi batu bara diutamakan untuk kepentingan kebutuhan nasional kita. Semua kekayaan alam yang ada itulah milik bangsa saya tegaskan itu," pungkas Prabowo.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
