REPUBLIKA.CO.ID, MOGADHISHU— Somalia memutuskan membatalkan semua perjanjian yang telah ditandatangani dengan Uni Emirat Arab, sebagai tanggapan atas langkah-langkah yang diambil Abu Dhabi yang "merusak kedaulatan, persatuan, dan kemerdekaan negara," menurut pernyataan Dewan Menteri Somalia.
Dikutip Aljazeera, Selasa (13/1/2026), pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Dewan Menteri telah mengakhiri semua perjanjian dengan pemerintah Uni Emirat Arab, termasuk lembaga pemerintah dan entitas terkait, serta administrasi regional di dalam negeri.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa keputusan ini mencakup semua perjanjian dan kerja sama yang ada di Pelabuhan Berbera, Bosaso, dan Kismayo.
Pernyataan itu menambahkan pembatalan perjanjian dengan UEA, termasuk perjanjian keamanan dan pertahanan, dilakukan berdasarkan laporan dan bukti kuat terkait tindakan negatif yang mempengaruhi kedaulatan, persatuan nasional, dan kemerdekaan politik negara.
Somalia menegaskan tindakan tersebut melanggar prinsip kedaulatan, non-intervensi dalam urusan dalam negeri, dan penghormatan terhadap sistem konstitusional negara.
Perjanjian keamanan yang ditandatangani antara kedua negara yang berfokus pada kerja sama militer dan pemberantasan terorisme tersebut menetapkan UEA akan memberikan dukungan kepada pasukan Somalia melalui pelatihan, penyediaan perlengkapan, senjata, dan peralatan, serta mengizinkan UEA untuk melakukan operasi militer dan keamanan di wilayah Somalia melalui darat, laut, dan udara.
Perjanjian tersebut juga memuat ketentuan yang memungkinkan UEA menggunakan pelabuhan dan bandara Somalia, termasuk mendirikan pangkalan militer.
Kabinet Somalia telah menyetujui perjanjian keamanan tersebut pada 6 Februari 2023, sebuah langkah yang masih menjadi perdebatan luas di kalangan politik dan opini publik Somalia.

1 month ago
23















































