Seorang petugas memperlihatkan menu uji coba Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPMB) Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024). ANTARA - Rio Feisal
Harianjogja.com, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut tengah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya guna memastikan program prioritas nasional ini berjalan aman dan optimal di wilayah setempat.
Upaya ini merupakan salah satu tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ, tentang Pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Daerah.
Sekretaris Daerah Bantul, Agus Budiraharja mengatakan, pihaknya akan bergerak cepat melakukan identifikasi potensi masalah dan mencari solusi bersama untuk memaksimalkan program itu di wilayahnya.
BACA JUGA: Kasus Keracunan MBG, BGN Libatkan BIN dan Polri
Agus yang juga menjabat sebagai ketua satgas itu menegaskan bahwa daerah harus mengawal agar MBG tepat sasaran dan nol insiden.
“Langkah awal Satgas adalah mengidentifikasi apa yang kurang, apa yang perlu dikoordinasikan, serta memberikan alternatif saran perbaikan,” ujar Agus, Sabtu (27/9/2025).
Menurutnya, meskipun pelaksanaan MBG di Bantul selama ini langsung dijalankan oleh pusat, Satgas di tingkat kabupaten akan berperan sebagai penghubung sekaligus pengawas. “Kalau ada kasus, tentu akan ada upaya identifikasi, surveilans epidemiologi, dan pemulihan. Itu wajib dilakukan sesuai regulasi yang berlaku,” katanya.
Agus menekankan bahwa roh dari pembentukan Satgas bukan hanya menjalankan instruksi, tetapi juga membangun kolaborasi. Satgas akan memastikan adanya forum diskusi bersama jika muncul persoalan, sehingga solusi dapat dicapai dengan cepat dan tepat. “Semua masalah harus kita pahami dan diskusikan bersama untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Lebih lanjut, Agus menyebut pihaknya masih dalam tahap awal untuk memetakan arah koordinasi, termasuk dengan sekolah-sekolah pelaksana maupun pihak terkait lainnya. “Selama ini program dijalankan pusat, sehingga update jumlah maupun lokasi penyelenggara belum sepenuhnya kami pegang. Itu yang akan segera kami sinkronkan melalui Satgas,” jelasnya.
Ia menambahkan, hambatan di tahap awal pelaksanaan program nasional seperti ini merupakan hal wajar. Namun dengan adanya Satgas, pemerintah daerah akan lebih aktif terlibat untuk memastikan layanan berjalan lancar sekaligus mencegah potensi insiden.
“Intinya, program ini baik dan daerah harus mendukung penuh agar anak-anak mendapatkan layanan makan bergizi dengan aman dan optimal,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
