6 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen.
Untuk itu, pemerintah melakukan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga. Menurut Airlangga, efisiensi di lingkungan pemerintah bisa mencegah defisit APBN tidak tembus 3 persen.
"Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga," ujar Airlangga usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026) sore WIB.
Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan, sambung dia, adalah meningkatkan volume produksi batu bara.
"Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya)," jelasnya.
Menurut dia, pemerintah juga sedang mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara. Hal itu guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Di sektor energi, kata dia, pemerintah juga mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada BPI Danantara untuk segera ditindaklanjuti.
Airlangga melanjutkan, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan itu diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20 persen dari konsumsi normal melalui pengurangan mobilitas.
"Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ucap Airlangga.
Dia menjelaskan, skema WFH tersebut nantinya tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Pemerintah saat ini masih mematangkan berbagai kebijakan dan akan menyampaikan secara lebih rinci kepada publik setelah seluruh konsep final disiapkan.
Semua langkah itu mencerminkan pendekatan pemerintah yang adaptif, terukur, dan proaktif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu sekaligus memperkuat fondasi menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.
