10 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin menyoroti pentingnya perencanaan infrastruktur yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rachmat yang mewakili Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya forum tersebut sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan rencana pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2027 antara pemerintah pusat dan daerah.
"Forum ini adalah ruang strategis untuk memastikan bahwa perencanaan dan pemrograman infrastruktur tahun anggaran 2027 selaras dengan arah pembangunan nasional dan juga bisa jadi forum sinkronisasi antara pusat dan daerah," ujarnya dalam Konsultasi Regional Kementerian PU, Kamis (2/4/2026).
Perencanaan tersebut berkaitan dengan kondisi global yang tengah bergejolak, terutama akibat konflik geopolitik yang berdampak langsung pada sektor energi dunia.
"Kita tahu hari ini situasinya ekonomi dunia sedang menghadapi tantangan, imbas konflik Israel dan Iran yang mengakibatkan adanya beberapa situasi, antara lain terjadinya blokade di Selat Hormuz. Selat Hormuz itu 25 persen perdagangan minyak dunia lewat laut itu lewat Selat Hormuz, 20 persen gas alam dunia lewat Selat Hormuz," jelasnya.
Tekanan global tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan infrastruktur nasional, terutama dalam memperkuat ketahanan energi dan ekonomi domestik.
"Ini yang mungkin perlu kita pertimbangkan juga dalam perencanaan kita di mana di berbagai tempat dampak-dampaknya juga sudah mulai terlihat," lanjutnya.
Ia kemudian mengaitkan arah pembangunan tersebut dengan visi besar pemerintah yang tertuang dalam agenda prioritas nasional, termasuk penguatan kemandirian di sektor pangan dan energi.
"Infrastruktur tentunya bukan tujuan utama tapi adalah sebagai pendukung dari pencapaian tujuan-tujuan yang ingin dicapai," katanya.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi perubahan pendekatan yang tengah didorong pemerintah, yakni dari sekadar pembangunan fisik menuju pencapaian hasil dan dampak.
"Kadang-kadang kalau kita lihat, kita membangun jalan kita fokus berapa kilo jalan yang kita buat. Irigasi berapa kilo jalan irigasi kita buat. Bendungan berapa meter kubik yang sudah kita buat. Tapi ke depan tentunya kami akan terus mengamati dan juga akan membantu juga mengingatkan agar jalan tersebut bisa jadi penghubung antara produksi dan distribusi," paparnya.
Dalam konteks koordinasi, perlunya penyelarasan antar kementerian dan lembaga, mengingat perbedaan target kinerja yang kerap menjadi tantangan.
"Kita semua punya IKU, kita semua punya target, dan belum tentu target-target tersebut sejalan," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung kebutuhan pendanaan besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional, yang tidak bisa sepenuhnya bergantung pada APBN.
"Untuk melakukan pembangunan infrastruktur untuk mencapai 8 persen butuh dana yang sangat besar dan tidak cukup hanya dari APBN," katanya.
Skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi kunci agar proyek tetap berjalan dan menarik bagi investor.
"Sehingga kita juga perlu memastikan bagaimana caranya agar proyek-proyek ini yang diperlukan untuk dibangun di luar APBN bisa punya struktur yang bankable," imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Rachmat menegaskan sejumlah sektor prioritas yang akan menjadi fokus pemerintah ke depan, termasuk ketahanan air, konektivitas, serta perlindungan kawasan pesisir.
"Ketahanan sektor air itu sangat penting, konektivitas sangat penting, dan juga tidak lupa ... pembangunan coastal protection atau giant sea wall di Pantura Jawa ini juga akan menjadi perhatian kami di beberapa tahun ke depan," tutupnya.
(dem/dem)
Add
as a preferred
source on Google
