Harianjogja.com, JOGJA—Rencana penerapan Malioboro full pedestrian masih membutuhkan serangkaian pembenahan menyeluruh sebelum dapat diwujudkan secara optimal. Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menilai pendekatan bertahap menjadi pilihan paling realistis karena kesiapan infrastruktur pendukung belum sepenuhnya terpenuhi.
Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa konsep Malioboro full pedestrian memiliki tujuan besar dan bernilai strategis bagi kota, namun realisasi di lapangan harus disesuaikan dengan kondisi faktual. Menurutnya, setiap tahap perlu dijalani secara cermat agar perubahan tidak menimbulkan persoalan baru dalam mobilitas dan aktivitas ekonomi kawasan.
“Itu tujuannya adalah mulia dan hebat, Malioboro full pedestrian. Tapi kita melihat realita. Realita yang sudah bisa kita lakukan itu seperti apa? Yaitu tahapan itu yang kita tempuh,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).
Salah satu aspek krusial yang masih menjadi pekerjaan rumah ialah penataan sirip-sirip Malioboro. Hasto mencontohkan, hingga kini masih terdapat sejumlah sirip yang belum memiliki lebar memadai untuk mendukung pergerakan kendaraan, terutama untuk kebutuhan putar balik.
“Mau putar balik belum bisa, ya. Terus gimana? Ya kan itu butuh proses untuk menyiapkan sirip yang lebih lebar, ada tempat untuk putar balik,” katanya.
Ia menegaskan, ketika skema Malioboro full pedestrian diterapkan, kendaraan tidak boleh lagi masuk ke badan jalan utama. Kondisi tersebut menuntut kesiapan sirip sebagai jalur alternatif yang aman dan fungsional.
“Kan banyak sirip yang belum bisa untuk putar balik wong siripnya tidak lebar, kanan-kiri ada pedagangnya lagi, Lah makanya bertahaplah,” paparnya.
Selama penataan sirip belum sepenuhnya mendukung kebutuhan mobilitas, penerapan Malioboro full pedestrian dinilai belum dapat berjalan maksimal. Karena itu, Pemkot Jogja belum menetapkan target waktu khusus dan memilih fokus pada penyempurnaan setiap tahapan.
“Saya tidak pasang target begitu, tapi saya akan antusias untuk menuju pada Malioboro full pedestrian dengan bertahap, menata semua,” kata dia.
Meski belum diterapkan penuh, Hasto memastikan bahwa konsep pengaturan arus lalu lintas dan skema mobilitas bagi pelaku usaha di kawasan Malioboro sejatinya telah dirancang. Manajemen lalu lintas telah dipetakan secara teoritis, termasuk alur kendaraan di kawasan sekitar.
“Teorinya sudah siap, manajemen lalu lintasnya, 'oh ini alurnya ke sana, ini ke sana.' Itu kan sudah, kalau itu,” ujarnya.
Pengaturan aktivitas bongkar muat barang bagi pelaku usaha juga telah masuk dalam regulasi yang disiapkan Pemkot. Pembatasan dilakukan melalui pengaturan waktu tertentu agar tidak mengganggu fungsi kawasan pedestrian.
“Itu kan termasuk bagian dari aturan yang sudah dibuat, itu kan ada jamnya, misalkan jam tertentu, waktu-waktu untuk loading barang gitu misal gitu kan. Itu bermain dengan waktu, jam berapa kapan loading barangnya gitu," imbuhnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, menambahkan bahwa proses menuju Malioboro full pedestrian telah dijalankan melalui serangkaian uji coba dalam jangka waktu cukup panjang. Menurutnya, uji coba tersebut menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi kendala di lapangan.
“Bahkan uji coba cukup panjang. Dan pada saat ada uji coba itu, maka sebenarnya sebuah proses belajar masalah yang didapat, sehingga langkah-langkahnya ya secara bertahap dilakukan,” katanya.
Agus menekankan bahwa upaya mewujudkan Malioboro full pedestrian tidak hanya berkutat pada pengaturan lalu lintas, melainkan memerlukan penataan lintas sektor yang lebih komprehensif, termasuk aspek fisik dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Ada hal yang sifatnya mungkin secara fisik yang perlu dipenuhi, yang perlu tahapan lah. Jadi tidak hanya urusan lalu lintas, tapi juga infrastruktur-infrastruktur lain,” ujarnya.
Penataan sirip kembali menjadi perhatian utama Dishub Kota Jogja, khususnya terkait kebutuhan putaran kendaraan ketika akses ke Malioboro ditutup bagi kendaraan bermotor. Evaluasi terhadap manajemen plan terus dilakukan berdasarkan temuan di lapangan.
“Untuk putaran kendaraan dan lain sebagainya di sirip-sirip itu kan memang di manajemen plan-nya tertuang. Lah kita memang tahapan itu kita evaluasi, temuannya seperti apa,” ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan hasil uji coba, Agus menyebut mobilitas pelaku usaha dan aktivitas bongkar muat barang sejauh ini dapat berjalan tanpa kendala berarti. Kendaraan masih diperbolehkan masuk pada waktu tertentu demi menjaga daya dukung ekonomi kawasan.
“Dalam uji coba gak ada masalah, kendaraan juga tetep boleh masuk, tetep pada waktu tertentu. Bahkan kalau memang itu untuk kepentingan daya dukung ekonomi kan jelas,” katanya.
Pada fase uji coba tersebut, Dishub tidak menerapkan pembatasan jam bongkar muat secara kaku karena perbedaan jam operasional toko.
Setiap kendaraan yang hendak melakukan loading dapat mengajukan izin langsung kepada petugas di lapangan agar aktivitas usaha tetap berjalan seiring tahapan menuju Malioboro full pedestrian.
“Iya kemaren seperti itu [izin petugas],” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
