3 hours ago
2
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR akan menunggu terlebih dahulu kajian mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang disebut sebagai 'Ibu Kota Politik' dalam Perpres No 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.
"Ini saya mau lihat kajiannya dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dia pun mengaku belum mengetahui dasar timbulnya frasa 'Ibu Kota Politik' tersebut. Maka dia pun akan menunggu terlebih dahulu kajian atas hal itu untuk menentukan sikap ke depannya. "Tunggu dulu, belum lihat kajiannya," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan pihaknya akan segera memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menanyakan hal tersebut. Menurut dia, IKN memiliki undang-undang yang harus dijadikan acuan.
Di sisi lain, dia pun menilai bahwa timbulnya frasa 'Ibu Kota Politik' itu merupakan kehendak subjektif dari Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan IKN dalam posisi yang pas ke depannya.
