4 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah mendesain rancangan pagu indikatif anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) senilai Rp 1.370 triliun untuk 2027.
Nilai pagu indikatif ini dirancang lebih rendah dari realisasi pagu anggaran belanja tiap K/L yang telah tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pasca efisiensi 2026 senilai Rp 1.460,6 triliun.
"Ini masih indikatif, nanti masih ada proses trilateral meeting, nanti ada pagu alokasi, nanti kita ke DPR, setelahanya baru DIPA. Untuk pagu indikatif yang paling basic ini kita sudah menaruh angka itu Rp 1.370 triliun," kata Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka dalam acara Rakorbangpus 2026 Dalam Rangka Penyusunan RKP Tahun 2027, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Total pagu indikatif itu di luar nilai pencadangan yang telah dirancang sebesar Rp 10 triliun. Pencadangan ini ditujukan untuk menyiapkan dana pemerintah dalam penanganan bencana.
Namun, total pagu indikatif yang telah dirancang ini telah memasukkan anggaran yang akan ditujukkan untuk menjalankan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) alias program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang sebesar Rp 625,28 triliun, lebih tinggi dari 2026 yang sebesar Rp 530,12 triliun.
"Ini sudah mencakup PKPN, sebesar Rp 625 triliun, dan ini lebih besar untuk PKPN nya dibanding 2026 yang dikisaran Rp 530 triliun," tutur Putut.
Adapun nilai pagu indikatif untuk program prioritas yang setara 45,62% dari total pagu indikatif belanja K/L itu akan dimanfaatkan merealisasikan 8 program prioritas, berikut ini rinciannya:
- Kedaulatan pangan: Rp35,20 triliun dari pagu tahun ini Rp 11,80 triliun
- Kemandirian energi dan air: Rp24,7 triliun dari Rp 20,20 triliun
- Pendidikan: Rp 347,6 triliun dari Rp 292,21 triliun
- Kesehatan: Rp 36,85 triliun dari Rp 32,05 triliun
- Hilirisasi dan industrialisasi: Rp 1,39 triliun sama dengan pagu 2026
- Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana: Rp 25,12 triliun dari sebelumnya Rp 9,59 triliun.
- Ekonomi kerakyatan dan desa: Rp 178,1 miliar dari sebelumnya Rp 162 miliar
- Penurunan kemiskinan: Rp154,2 triliun lebih rendah dari sebelumnya Rp 162 triliun.
Adapun rencana defisit APBN 2027 yang didesain dalam RKP akan berada di kisaran 1,80% sampai dengan 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sedangkan target pertumbuhan ekonomi 5,9%-7,5%.
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
