Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas mengenai rencana penghematan atau efisiensi anggaran.
Adapun, Purbaya tidak memberikan secara rinci mengenai pos anggaran apa saja yang akan dihemat. Namun, dia mengungkapkan pemerintah akan menunda anggaran tambahan.
Pemerintah akan mempersiapkan langkah-langkah untuk efisiensi ini dan rinciannya sudah disiapkan.
"Ada diskusikan nanti kalau harga BBM yang naik terus kan, angka pertama ya itu, efisiensi. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian/lembaga nanti. Mereka sudah kita suruh siapkan, kita minta siapkan, berapa persen anggarannya dipotong," paparnya, Senin (16/3/2026).
Ketika ditanya mengenai Instruksi Presiden (Inpres) untuk efisiensi ini, Purbaya mengungkapkan belum ada landasan hukumnya.
"Enggak ada (Inpres)," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini dilakukan untuk menjaga APBN agar defisitnya terkendali. "Jadi kita untuk pertama jaga APBN. defisitnya terkendali. Nanti kalau nggak bisa lagi, harganya nggak terkendali, ya kita kerjakan yang lain," katanya.
Terkait dengan Peraturan Penganti Undang-Undang atau Perppu, Purbaya menekankan pemerintah masih menganggap defisit APBN belum perlu diutak-atik batas maksimalnya, sehingga Perppu belum perlu untuk diterbitkan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.
"Karena kan anggarannya masih aman, kalau harga minyak tinggi terus bertahan lama baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya, tapi enggak langsung serta merta dengan perppu," paparnya.
(haa/haa)
Addsource on Google


















































